Bupati Bolsel Serahkan SK Plt Kepala Dinas Kominfo dan Satpol PP-Damkar

e-berita.com, Bolsel — Untuk memastikan roda pemerintahan berjalan maksimal, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) melakukan pengisihan kekosongan pada dua jabatan pimpinan tinggi pratama dengan menempatkan Pelaksana Tugas (Plt).
Penetapan tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Plt oleh Bupati Bolsel Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., didampingi Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, yang berlangsung di Ruang Berkah Kantor Bupati Bolsel, Selasa (8/9/2026)
Dua perangkat daerah yang mendapat penunjukan pejabat pelaksana tugas yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar).
Untuk posisi Plt Kepala Dinas Kominfo Bolsel, Bupati menunjuk Wahyudin Kadullah, S.IP., M.M., yang saat ini juga menjabat sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolsel.
Sementara jabatan Plt Kepala Satpol PP dan Damkar Bolsel dipercayakan kepada Ahmadi Modeong, S.Pd.
Penunjukan tersebut diharapkan dapat memastikan roda organisasi dan pelaksanaan tugas pemerintahan pada kedua perangkat daerah tetap berjalan efektif, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Iskandar Kamaru meminta kedua pejabat yang mendapat amanah tersebut segera menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing serta menjaga kesinambungan program dan pelayanan pemerintahan.
Ia juga menekankan pentingnya integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan mandat sebagai pejabat pelaksana tugas.
Bupati berharap keberadaan pejabat Plt tidak hanya memastikan aspek administratif tetap berjalan, tetapi juga mampu menjaga kinerja organisasi dan memberikan pelayanan publik secara optimal.
“Jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Pastikan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan optimal,” pesan Bupati.
Dengan penunjukan tersebut, Pemkab Bolsel menegaskan komitmennya menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan setiap perangkat daerah tetap bekerja secara efektif dalam mendukung program pembangunan daerah. (rdk)



