e-berita.com, Bolsel – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, terutama pada pelaksanaan program pembangunan fisik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bolsel, Marzanzius Arvan Ohy, S.STP, MAP, saat mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di Hotel Grand Puri Manado, Rabu (21/10/2026).
Dalam forum tersebut, Arvan mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Kabupaten Bolsel hingga saat ini telah mencapai sekitar 60 persen. Pemerintah daerah pun terus menggenjot pelaksanaan program dan kegiatan agar berjalan sesuai perencanaan serta target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, salah satu fokus percepatan saat ini adalah pekerjaan fisik yang telah dialokasikan melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Sejumlah pekerjaan tersebut telah melewati tahapan lelang sehingga diharapkan dapat segera direalisasikan sesuai jadwal.
“Realisasi anggaran saat ini berada di kisaran 60 persen. Kami terus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya pekerjaan fisik yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan. Sebagian besar pekerjaan tersebut telah menyelesaikan proses lelang sehingga kami optimistis pelaksanaannya dapat dituntaskan sesuai jadwal,” ujar Arvan, yang juga dikenal sebagai Panglima ASN Bolsel.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa percepatan penyerapan anggaran tidak boleh mengabaikan kualitas pekerjaan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah harus tetap dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel agar setiap anggaran yang dibelanjakan memberikan hasil optimal.
Menurut Arvan, percepatan realisasi anggaran harus berjalan seiring dengan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, anggaran daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Bolsel.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, S.IP., M.M., dalam arahannya menekankan bahwa rapat koordinasi EPRA memiliki peran strategis dalam mengevaluasi perkembangan realisasi anggaran sekaligus menjadi wadah pertukaran pengalaman dan strategi antarpemerintah kabupaten/kota.
Ia berharap forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membahas berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah, sekaligus merumuskan langkah penyelesaian yang efektif guna mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan.
“Saya berharap rapat ini menjadi tempat berbagi praktik baik dan bertukar pikiran sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi di daerah dapat diatasi bersama,” ujarnya.
Tahlis juga mengingatkan seluruh pengelola keuangan daerah agar memaksimalkan pelaksanaan pembangunan fisik, mengingat waktu yang tersisa hingga akhir tahun anggaran semakin terbatas.
Ia menekankan pentingnya langkah percepatan yang terukur agar program yang telah direncanakan dapat diselesaikan secara optimal, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kualitas hasil pekerjaan.
Melalui evaluasi dan pengawasan secara berkala, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan anggaran sejak dini, mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta memastikan belanja daerah memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (rdk)
