Bupati Iskandar Kamaru Tekankan Manajemen Risiko, OPD Bolsel Diminta Perkuat Pengendalian Program
e-berita.com, Bolsel – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) memperkuat penerapan manajemen risiko sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, terukur, dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., saat membuka kegiatan Coaching Clinic atau Pendampingan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Pemerintah Daerah bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid di Hotel Quality Manado, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan ini menghadirkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebagai narasumber sekaligus pendamping teknis. Fokus utamanya adalah meningkatkan kapasitas aparatur perangkat daerah dalam menyusun dokumen manajemen risiko sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Dalam arahannya, Bupati Iskandar menyampaikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Sulawesi Utara atas dukungan dan pendampingan yang diberikan kepada Pemkab Bolsel.
Menurutnya, penerapan manajemen risiko memiliki peran penting dalam mengidentifikasi potensi hambatan, meminimalkan penyimpangan, serta memastikan pelaksanaan program pemerintahan tetap berada pada jalur perencanaan dan target yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan, penyusunan dokumen manajemen risiko tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif, melainkan harus menjadi instrumen kerja yang benar-benar diterapkan oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jangan sampai dokumen manajemen risiko hanya disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Dokumen ini harus benar-benar dipahami dan menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam menjalankan tugas, mengantisipasi permasalahan, serta mengambil keputusan,” tegas Iskandar.
Untuk itu, Bupati menginstruksikan seluruh pimpinan perangkat daerah dan peserta kegiatan agar mengikuti proses pendampingan secara serius dan optimal. Mulai dari mengidentifikasi risiko berdasarkan sasaran strategis masing-masing OPD, menyusun register risiko, hingga merumuskan rencana tindak pengendalian yang terukur dengan penanggung jawab yang jelas.
Menurutnya, kemampuan mengenali dan mengendalikan risiko sejak dini merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, serta bertanggung jawab dalam pengelolaan program dan anggaran daerah.
Selain menyoroti penguatan sistem pengendalian intern, Iskandar juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar senantiasa menjaga integritas, kehati-hatian, dan etika dalam menjalankan tugas maupun berinteraksi di ruang publik, termasuk melalui media sosial.
Ia meminta ASN tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang berkembang, apalagi ikut menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Sikap bijak dalam bermedia sosial merupakan bagian dari tanggung jawab ASN dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Bolsel M. Arvan Ohy, S.STP., M.AP., jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Bolsel, serta para peserta pendampingan.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bolsel diharapkan mampu membangun sistem manajemen risiko yang lebih terstruktur dan terintegrasi, sehingga setiap perangkat daerah semakin siap mengantisipasi berbagai potensi permasalahan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. (rdk)
