Mitigasi Risiko Ekologis dan Lingkungan Jadi Sorotan Bupati Bolsel dalam Kajian Andal RKL-RPL JRBM
e-berita.com, Bolsel — Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., meminta aspek perlindungan ekologis dan lingkungan menjadi perhatian serius dalam pembahasan Adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Andal) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Tipe A PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM).
Penegasan itu disampaikan Iskandar saat menghadiri rapat lanjutan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang membahas dokumen lingkungan rencana kegiatan PT JRBM di Ballroom Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Selasa (11/8/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari tahapan uji kelayakan lingkungan hidup terhadap rencana kegiatan perusahaan. Pembahasan turut diikuti secara daring oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan dihadiri Bupati Bolaang Mongondow Yusra Alhabsyi, S.E., M.Si., bersama jajaran serta sejumlah unsur terkait.
Dalam forum tersebut, Iskandar secara khusus menyoroti kebutuhan mitigasi yang terukur terhadap setiap potensi dampak lingkungan yang dapat muncul dari aktivitas pertambangan, terutama pada wilayah yang memiliki keterkaitan dengan kawasan hulu sungai.
Ia meminta setiap titik kegiatan yang berkaitan dengan rencana pengembangan wilayah dilengkapi dokumen perencanaan penanganan lingkungan yang komprehensif, jelas, terukur, dan transparan.
Menurut Iskandar, kajian tidak boleh hanya menggambarkan kondisi secara umum, tetapi harus mampu memetakan berbagai risiko secara spesifik, termasuk kemungkinan rembesan material yang berpotensi memengaruhi wilayah hulu sungai.
Hal itu dinilai penting karena keberadaan sungai berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat di wilayah sekitarnya.
“Upaya mitigasi harus direncanakan secara presisi sejak awal, sehingga setiap potensi dampak lingkungan dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik,” ujar Iskandar.
Jangan Berhenti pada Dokumen
Iskandar juga mengingatkan agar komitmen pengelolaan lingkungan tidak berhenti pada kelengkapan administrasi maupun dokumen perizinan.
Menurutnya, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan harus benar-benar diterapkan secara konsisten di lapangan, disertai pengawasan yang berkelanjutan.
“Yang paling penting adalah bagaimana aturan dilaksanakan secara konsisten di lapangan dan manfaat dari aktivitas investasi juga dapat dirasakan masyarakat, termasuk melalui upaya pemulihan lingkungan di wilayah terdampak,” tegasnya.
Bagi Pemkab Bolsel, kata Iskandar, aktivitas investasi dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan. Investasi di sektor pertambangan diharapkan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan masyarakat, namun pada saat yang sama tidak mengabaikan aspek keselamatan ekologis.
Soroti Potensi Luapan Air dan Pemulihan Lingkungan
Selain langkah pencegahan, Bupati Iskandar turut menekankan pentingnya menyiapkan skema pemulihan terhadap wilayah yang berpotensi terdampak aktivitas pertambangan.
Langkah tersebut, menurutnya, perlu menjadi bagian penting dari perencanaan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat, termasuk potensi luapan air ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Pemerintah daerah mendorong agar risiko-risiko tersebut diidentifikasi sejak tahap perencanaan sehingga tersedia langkah penanganan yang jelas apabila terjadi gangguan atau perubahan kondisi lingkungan di lapangan.
“Pemulihan lingkungan harus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama. Jangan sampai persoalan baru ditangani setelah dampaknya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Iskandar menegaskan, Pemkab Bolsel akan terus mengawal proses pengelolaan lingkungan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap berkomitmen menciptakan iklim investasi yang sehat dan memberikan manfaat bagi daerah serta masyarakat. Namun, prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, menurutnya, tidak boleh dikesampingkan.
“Investasi harus memberikan manfaat, tetapi perlindungan lingkungan juga harus menjadi prioritas. Keduanya harus berjalan seimbang,” tegas Iskandar.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolsel, Sekretaris Daerah, para Asisten, Tenaga Ahli, pimpinan OPD terkait, para Kepala Bagian, para Camat, para Sangadi, serta perwakilan masyarakat lingkar tambang. (rdk)
