e-berita.com, Bolsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) satu-persatu mulai menguliti usulan program eksekutif yang dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2024, pada Senin (30/10/2023)
Rapat pembahasan ditingkat lintas komisi bersama OPD sebagai mitra kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bolsel, Ir Arifin Olii dan turut didampingi oleh kedua Wakil Ketua yakni Salman Mokoagow dan Hartina S Badu.
Terlihat juga, Ketua Komisi I, Fadli Toliabu bersama anggota, Ketua Komisi III, Abdul Razak Bunsal dan anggota serta Harson Mooduto dari Komisi I DPRD setempat.
Adapun pantauan media ini, pembahasan diawali dari dokumen usulan program dan anggaran oleh Inspektorat Daerah. Dimana hal yang menarik dalam pembahasan tersebut, ada beberapa hal terkait kinerja dari Inspektorat Bolsel yang jadi sorotan DPRD.
Hal itupun sebagaimana diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Bolsel, Abdul Razak Bunsal. Menurutnya, Inspektorat saat ini dinilai masih lemah dalam hal pengawasan, khususnya pada pengelolaan keuangan di daerah.
“Sebagai OPD yang memiliki tangungjawab dalam pengawasan pengelolaan keuangan di daerah, harusnya Inspektorat mampu mencegah adanya kesalahan dalam penyajian administrasi yang berpotensi temuan oleh BPK,” kata Bunsal.
Lanjut politisi dari PDI-Perjuangan itu mengatakan, jika kinerja Inspektorat maksimal, tentu dalam penyajian laporan pengelolaan keuangan dari Pemda Bolsel tidak akan adalagi temuan dari BKP.
“Makanya hal itu yang kami singung dalam pembahasan ini. Sehingga apa saja yang menjadi kendala Inspektorat dapat segera dicarikan solusinya,” ujar Bunsal.
“Dan ternyata beberapa fakta menarik kami peroleh yakni, soal keterbatasan SDM serta dari segi anggaran yang turut mempengaruhi maksimalnya kinerja SKP tersebut,” terangnya.
Ia pun berharap, kedepannya masalah tersebut dapat teratasi, sehingga dalam pelaksanaan program di Pemda Bolsel dapat berjalan dengan baik tanpa ada masalah, khususnya dalam hal pengadministrasiannya.
“Disini kita sama-sama cari solusi terbaiknya, entah itu soal peningkatan SDM atau anggarannya, kita akan coba bahas bersama. Karena semua juga demi kemajuan daerah,” ungkapnya.
Usai pembahasan bersama Inspektorar, terpantau DPRD melanjutkan pembahasan bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta beberapa OPD lainnya satu-persatu digilir. (rdk)
