e-berita.com, Bolsel – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Capaian tersebut diumumkan dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Manado.
Bupati Bolaang Mongondow Selatan, H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama jajaran pemerintah daerah dan legislatif.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dari total seluruh entitas yang diperiksa, sebanyak 13 daerah berhasil memperoleh opini WTP, sementara satu daerah lainnya belum berhasil meraih predikat tersebut.
Meski mayoritas daerah berhasil mendapatkan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan, BPK RI Sulut tetap menyoroti sejumlah temuan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah di Sulawesi Utara.
Temuan tersebut antara lain kekurangan volume pekerjaan pada 697 paket pekerjaan senilai Rp13,80 miliar di 14 entitas. Atas temuan itu, pemerintah daerah telah melakukan penyetoran pengembalian sebesar Rp3,32 miliar.
Selain itu, ditemukan pula kelebihan pembayaran belanja pegawai kepada 716 pegawai dengan total mencapai Rp3,83 miliar pada 13 entitas, yang sebagian telah dikembalikan sebesar Rp464,99 juta.
BPK juga mencatat pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal sehingga menyebabkan kekurangan penerimaan senilai Rp2,10 miliar pada 14 entitas. Dari nilai tersebut, pemerintah daerah telah melakukan penyetoran sebesar Rp94,19 juta.
Sementara itu, kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepada 1.062 pegawai sebesar Rp1,56 miliar ditemukan pada 10 entitas, dengan pengembalian yang telah dilakukan sebesar Rp699,26 juta.
Dalam kesempatan itu, Bombit Agus Mulyo menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan negara yang baik.
“Kita harus bisa mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yaitu dengan mengelola dan menggunakan setiap satu rupiah uang negara untuk mensejahterakan rakyat. Kami berharap pada tahun ini, Pemerintah Daerah dapat terus meningkatkan capaian indikator kesejahteraan rakyat. Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat belum tercapai,” tegasnya.
Bupati Iskandar Kamaru yang didapuk mewakili seluruh kepala daerah se-Sulawesi Utara menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Ini merupakan hal yang perlu kita banggakan dan syukuri. WTP bukanlah titik di mana kita berhenti untuk tetap berkembang, tapi sebagai evaluasi bahwa kita akan berusaha lebih baik ke depannya,” ujar Iskandar.
Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran BPK RI Perwakilan Sulut atas proses pendampingan dan pemeriksaan yang telah dilakukan selama audit berlangsung.
Selain itu, Iskandar turut menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses audit maupun kunjungan kerja BPK ke daerah terdapat kekurangan dalam penyambutan ataupun penyajian data.
Menurutnya, keberhasilan Bolsel mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan capaian yang patut disyukuri dan menjadi kebanggaan bersama masyarakat daerah.
“13 daerah yang berhasil mencapai WTP, khususnya Bolaang Mongondow Selatan sendiri yang mencapai WTP untuk ke-12 kalinya berturut-turut, merupakan hal yang patut kita syukuri dan banggakan,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sulut, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala BPKPD, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dengan raihan opini WTP tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (**/rdk)
