Wabup Bolsel Lantik Pejabat dan Pj Sangadi, Tekankan Tiga Nilai Fundamental dan Sukseskan Pilsang 2026
e-berita.com, Bolsel — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali melakukan penyegaran jajaran birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan bagi sejumlah Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta Penjabat (Pj) Sangadi, Senin (14/9/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari dinamika kebutuhan organisasi sekaligus upaya memperkuat efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Khusus bagi pemerintahan desa, pengangkatan Pj Sangadi dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal selama masa transisi kepemimpinan.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Bolsel menegaskan bahwa setiap jabatan yang dipercayakan kepada para pejabat bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah dan kepercayaan yang harus dibuktikan melalui kinerja nyata.
Menurut dia, proses penempatan ASN dilakukan dengan mengedepankan prinsip sistem merit, kompetensi, serta evaluasi kinerja sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sementara pengangkatan Pj Sangadi mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Jabatan ini adalah amanah, kepercayaan sekaligus ujian. Karena itu, harus dibuktikan dengan kerja nyata dan tanggung jawab,” tegasnya.
Tiga Nilai Fundamental
Wakil Bupati meminta seluruh pejabat yang baru dilantik menjadikan tiga nilai fundamental sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugas, yakni profesionalisme, loyalitas, dan akuntabilitas.
Pertama, profesionalisme. Para pejabat dituntut menguasai bidang tugas masing-masing, terus meningkatkan kompetensi, serta mampu menjadi birokrat sekaligus pemimpin yang inovatif, responsif dan solutif terhadap berbagai persoalan masyarakat.
Kedua, loyalitas. Loyalitas, kata dia, harus diwujudkan melalui kesetiaan dan komitmen terhadap pimpinan, daerah, bangsa dan negara. Seluruh program kerja di lingkungan perangkat daerah maupun desa harus berjalan searah dengan visi, misi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bolsel.
Ketiga, akuntabilitas. Setiap keputusan yang diambil dan setiap rupiah anggaran yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif, hukum maupun moral kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
“Jangan sampai jabatan hanya dimaknai sebagai kewenangan. Jabatan harus menjadi instrumen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pesannya.
Pj Sangadi Diminta Kawal Pilsang Serentak 2026
Pelantikan ini juga menjadi momentum penting dalam memastikan keberlangsungan tata kelola pemerintahan desa menjelang pelaksanaan Pemilihan Sangadi (Pilsang) Serentak 2026.
Dua Pj Sangadi turut dilantik untuk mengisi kepemimpinan di Desa Mataindo dan Molibagu. Pengangkatan tersebut merupakan bagian dari proses transisi pemerintahan desa, termasuk menyusul berakhirnya masa jabatan Sangadi Mataindo periode 2018–2026.
Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas pengabdian para sangadi sebelumnya yang telah menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat selama masa jabatan.
Kepada para Pj Sangadi, Wakil Bupati memberikan sejumlah penekanan strategis. Salah satunya adalah memastikan seluruh tahapan Pilsang Serentak 2026 berjalan aman, tertib dan demokratis.
Tahapan Pilsang untuk 16 desa dijadwalkan mulai pada 21 September 2026, dengan pemungutan suara dijadwalkan pada 8 Desember 2026.
“Pemerintahan desa tidak boleh terganggu hanya karena proses politik sedang berlangsung. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan maksimal,” ujarnya.
Selain itu, Pj Sangadi diminta menjaga netralitas dan kondusivitas desa. Mereka dilarang terlibat dalam politik praktis dan wajib memberikan pelayanan secara adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politik.
Kelola Tambahan ADD Secara Transparan
Hal lain yang menjadi perhatian adalah pengelolaan tambahan Alokasi Dana Desa (ADD).
Pemkab Bolsel telah mengalokasikan tambahan ADD melalui APBD Perubahan 2026 sebesar Rp1.387.489.500 untuk 81 desa.
Wakil Bupati mengingatkan agar dana tersebut dikelola secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Para Pj Sangadi juga diminta memastikan seluruh proses administrasi dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Di sisi lain, Pj Sangadi diminta membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa.
Kepemimpinan di masa transisi, menurutnya, membutuhkan kemampuan untuk merangkul semua pihak serta menjaga komunikasi dan koordinasi agar pemerintahan desa tetap solid.
Para Pj Sangadi juga diminta mempersiapkan proses serah terima pemerintahan secara tertib. Seluruh administrasi, aset, dokumen dan tata kelola desa harus dipastikan dalam kondisi aman dan tidak menyisakan persoalan ketika sangadi definitif nantinya dilantik.
Diminta Langsung Bekerja
Menutup arahannya, Wakil Bupati meminta para pejabat yang baru dilantik tidak terlalu lama berada dalam tahap adaptasi.
Ia mendorong seluruh pejabat untuk segera bekerja, menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah ke dalam program konkret, serta menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Masyarakat Bolsel menanti kinerja, pelayanan publik yang prima dan terobosan-terobosan nyata,” pesannya.
Ia berharap pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat soliditas birokrasi sekaligus memastikan pemerintahan desa tetap berjalan efektif menjelang Pilsang Serentak 2026.
Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya Pemkab Bolsel dalam mewujudkan daerah yang Madani, Maju, Gotong Royong, Sejahtera dan Berkelanjutan.
Pelantikan turut dihadiri Sekretaris Daerah Dr. (Cand.) Marzanzius A. Ohy, S.STP., MAP, para Asisten Setda, pimpinan OPD, camat, pejabat yang dilantik, ASN, serta tamu undangan lainnya. (rdk)
