Ketua DPRD Bolsel Tegaskan Komitmen Kawal Program Strategis, Isu Energi hingga Pertambangan Jadi Sorotan
e-berita.com, Bolsel — Ketua DPRD Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Arifin Olii menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk terus memperkuat sinergitas dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan strategis di daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Arifin saat mengikuti Rapat Koordinasi Forkopimda yang digelar di Ruang Rapat Berkah, Kompleks Perkantoran Panango, Senin (31/8/2026).
Rapat tersebut menjadi forum untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, sinergitas, dan kerja sama antarelemen daerah dalam mendukung penyelenggaraan berbagai program strategis nasional maupun daerah.
Hadir dalam agenda tersebut Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat.
Sejumlah isu strategis turut menjadi pembahasan dalam rapat. Di antaranya perkembangan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), ketahanan pangan, ketersediaan energi dan bahan bakar minyak (BBM), LPG, potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), hingga aktivitas pertambangan di wilayah Bolsel.
Menurut Arifin, kompleksitas persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, DPRD, aparat keamanan, pemerintah kecamatan dan desa, hingga elemen masyarakat dinilai harus memiliki langkah yang sejalan agar setiap kebijakan dapat berjalan efektif di lapangan.
“DPRD tentu mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam menjalankan program-program strategis. Koordinasi seperti ini penting agar seluruh unsur dapat bergerak bersama, memiliki persepsi yang sama, dan mampu mengambil langkah cepat ketika muncul persoalan di lapangan,” ujar Arifin.
Ia menegaskan, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran, tetapi juga memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Karena itu, menurut Arifin, fungsi pengawasan harus dijalankan secara konstruktif dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan memastikan kebijakan yang telah dirumuskan benar-benar memberikan dampak nyata.
“Kami di DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. Yang paling penting adalah bagaimana setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Arifin juga menilai forum koordinasi Forkopimda memiliki posisi penting dalam mendeteksi sekaligus mengantisipasi potensi persoalan sebelum berkembang menjadi gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan.
Terlebih, sejumlah isu yang dibahas menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, seperti ketersediaan pangan, energi, BBM dan LPG. Di sisi lain, persoalan Karhutla dan aktivitas pertambangan juga membutuhkan pengawasan serta penanganan lintas sektor.
Dengan koordinasi yang solid, Arifin berharap setiap persoalan di daerah dapat ditangani secara cepat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Intinya, seluruh program harus bermuara pada kepentingan masyarakat. DPRD siap bersinergi dan melakukan pengawasan agar pelaksanaannya tetap berada pada jalur yang benar serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Bolsel,” pungkasnya. (**/rdk)
