e-berita.com, Bolsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menggelar Rapat Paripurna tahap 1, tentang penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Rabu (20/08/2025)
Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, didampingi Wakil Ketua DPRD serta dihadiri oleh Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, para Anggota DPRD, Sekda Bolsel Marzanzius Arvan. Ohy, para Asisten Setda, pimpinan OPD, Camat, serta ASN di lingkungan Pemkab Bolsel.
Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan bahwa dokumen RKUA-PPAS ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
“Keberhasilan pembangunan daerah merupakan perwujudan sinergi kinerja Pemda, DPRD, dan seluruh masyarakat. Hal ini diukur melalui berbagai indikator visi dan misi yang direfleksikan dalam target-target RKPD serta KUA-PPAS setiap tahunnya,” jelas Bupati.
Lanjut Bupati menegaskan bahwa Pemda Bolsel telah menyiapkan berbagai langkah konkret dalam aspek pendapatan, pembiayaan, maupun belanja daerah guna mencapai target pembangunan. Berbagai program juga telah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan lainnya.
“Walaupun masih dalam kondisi efisiensi, mari kita tetap mendukung program Presiden-RI. Tahun ini Bolsel tidak menaikkan pajak, tetapi ada perubahan NJOP. Pajak daerah memang tidak terlalu besar, sehingga ini menjadi perhatian kita bersama,” tambahnya.
Selanjutnya, dalam pandangan umum fraksi Gerakan Kebangkitan Nasional, mendorong Pemkab Bolsel agar lebih fokus pada memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, serta menitikberatkan sektor-sektor penunjang pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Diharapkan kebijakan anggaran dalam KUA-PPAS ini dapat menjadi solusi menangapi keluhan rakyat. Kami mendorong Pemda dapat menggali potensi daerah demi maksimalnya sektor PAD untuk meningkatkan perekonomian daerah,” pinta Ketua Fraksi Gerakan Kebangkitan Nasional, Salman Mokoagow.
Senada juga disampaikan oleh fraksi Trisakti, yang berharap, KUA-PPAS seyogianya dapat fokus pada program-program yang menyentuh pada kepentingan rakyat.
“Setelah mencermati dengan seksama, fraksi trisakti menerima kebijalan umum anggaran dan prioritas plafon anggatan sementara kabupaten Bolsel tahun 2026 diterima untuk dibahas ke tahap sepanjutnya,” ujar juru bicara fraksi Trisakti, Karmawan Makalalag.
Sementara untuk fraksi Karya Restorasi walau tidak dibacakan dalam forum Paripurna, namun untuk tanggapan fraksinya menerima dokumen RKUA-PPAS Kabupaten Bolsel tahun 2026 untuk dibahas ke tingkat berikutnya.
“Pandangan umum fraksi telah kami serakan secara tertulis ke pimpinan DPRD, dan kami dari fraksi Karya Restorasi telah sepakat untuk menerima dokuman RKUA-PPAS tahun 2026 secara tertulis untuk dibahas ke tingkat selanjutnya,” ungkap Ketua Fraksi, Jelfi Jauhari.
Diterimanya dokuman RKUA-PPAS Kabupaten Bolsel 2026 ini menjadi bukti komitmen dan sinergitas yang berjalan baik antara lembaga Eksekutif dan Legislatif di daerah setempat.
Semua itu demi kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur soal waktu pembahasan KUA-PPAS serta bagaimana peran kedua lembaga ini berkerjasama untuk kepentingan masyarakat lewat program-program unggulan dalam dokumen tersebut. (**/rdk)
