e-berita.com, Bolsel – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Hi. Iskandar Kamaru S.Pt, M.Si, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Tahun 2025, di Luwansa Hotel, Manado, Kamis (03/06/2025)
Kegiatan yang diselengarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) bersama Pemprov Gorontalo itu, dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, DR. J. Victor Mailagkay, SH. MH serta turut dihadiri Wagub Gorontalo, Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, MH, beserta Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah SulutGo Maluku Utara, Robert Sianipar.
Kepala OJK Sulutgo dan maluku Utara dalam sambutanya menyampaikan kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kordinasi lintas sektor untuk percepatan akses keuangan serta mendorong pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Robert melaporkan bahwa saat ini sudah terbentuk 16 TPAKD di Provinsi dan Kabupaten se-Sulut yang telah dikukuhkan oleh Gubernur Sulut pada tanggal 24 September 2021 serta sudah terbentuk 7 TPAKD di Provinsi dan Kab/kota di Gorontalo yang telah di kukuhkan oleh Gubernur setempat pada tanggal 7 Desember tahun 2022.
Ia juga menjelaskan TPAKD ini merupakan forum kordinasi resmi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan dibdaerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Salah satu prioritas utama bagiamana TPAKD tidak hanya menjadi forum diskusi tetapi menjadi indikator nyata untuk mendukung program program kerja pemerintah daerah khususnya melalui implementasi program ekonomi daerah,” tegas Robert Sianipar.
Sementara itu, Wagub Gorontalo, Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, MH mengucapkan apresiasi sebesar besarnya kepada OJK dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini.
Dikatakannya, Rakor ini merupakan momentum penting lintas sektor untuk mempercepat akses keuangan masyarakat di daerah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif .
“TPAKD merupakan motor penggerak bagi pemerintah , pelaku usaha jasa keuangan dan stekholders terkait pencapaian target sektor keuangan dibseriap wilayah,” kata Wagub Gorontalo.
Ia juga menjelaskan bahwa TPAKD merupakan forum bagi lembaga pemerintah untuk mempercepat akses kauangan di daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat .
“Berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo, pertumbuhan ekonomi Gorontalo triwulan satu tahun 2025 tumbuh sebesar 6,97% dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional 4,87% , dan pertumbuhan ekonomi Gorontalo menempati tertinggi ke dua SE Sulawesi setelah Sulawesi tengah,” ungkapnya
Wagub Sulut, DR. J. Victor Mailangkay SH, MH menyambut baik penyelenggaraan rapat kordinasi sekaligus memberikan apresiasi kepada otoritas jasa keuangan prov.sulut Gorontalo dan Maluku Utara atas dedikasi dan komitmenya atas kegiatan ini yang bernilai penting.
“Rakor ini merupakan momentum krusial untuk mengevaluasi program kerja TPAKD dan merumuskan langkah langkah aselerasinakses keuangan di daerah,” kata Wagub Sulut.
Lebih lanjut, literasi keuangan merupakan bagian penting untuk strategi pengembangan daerah karena mempunyai peran krusial untuk mencapai prestasi pembangunan daerah khususnya yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah sulut sperti meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Ia juga menjelaskan akses keuangan yang inklusif dan merata merupakan salah satu kunci dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan , melalui akses keuangan ini lebih muda masyarakat mengakses produk dan layanan keuangan untuk mendukung kesejahteraan .
“Indeks keuangan prov sulut berada di angka 50,13% , dan indeks inklusif keuangan sebesar 86,23% . Kedua angka ini kata wagub masih tinggi dibandingkan rata rata nasional yang masing masing sebesar 49,68% dan 85,19%,” urainya.
“Ini menunjukan terhadap produk keuangan sudah cukup luas dan pemahaman masyarakat terhadap produk masih perlu di tingkatkan,” ungkap Mailangkay.
Pasangan dari Gubernur Sulut, Maijen TNI (purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) ini juga menyebutkan, 16 TPAKD Provinsi Sulut dan Kabupaten kota telah terbentuk dan dikukuhkan pada September 2021.
“Pemprov Sulut terus mendorong TPAKD di Kabupaten dan kota untuk menyusun program tematik TPAKD tahun 2025. Kami juga mengapresiasi kepada seluruh TPAKD Kabupaten dan Kota karena telah 100% mencapai program kerja, dan secara berkala merealisasikan program melalui TPAKD tepat waktu baik triwulan maupun tahunan,” pungkasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Dirktur Utama PT Bank Sulutgo, para narasumber, Kanwil DJPB Sulut, pimpinan OJK, serta Sekda dan pimpinan OPD se-Sulutgo. (**/rdk)
