E-BERITA.COM, BOLSEL – Tidak hanya mengangarkan Miliaran Rupiah untuk menangung biaya jaminan sosial lewat program BPJS kesehatan kepada 100 persen masyarakatnya, Namun Pemkab Bolsel juga mengalokasikan anggaran Rp 100 Juta di APBD 2021 ini, untuk menangulagi tungkakan BPJS mandiri sejumlah masyarakat di daerah setempat.
Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Bupati Iskandar Kamaru, belum lama ini.
“BPJS Alhamudulillah sudah dapat solusi. Jika sebelumnya ada tunggakan BPJS mandiri beberapa masyarakat dan itu jadi masalah, tapi tunggakan ini sudah disubsidi oleh daerah. Jumlahnya 100 jutaan. Jadi tahun ini semua bisa dilayani,” ujar Bupati
Lanjut Bupati, untuk masalalah lain seperti terkait data penduduk yang tidak singkron. Seperti, masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan masalah lain soal data kependudukan itu sudah mulai diperbaiki.
“Persoalan data kependudukan ini juga sudah singkron dengan Catatan Sipil (Capil) baik pusat dan daerah. Jadi, tidak ada masalah lagi soal ini,” ujar Bupati.
Kemudahan lain soal layanan BPJS di Bolsel, masih kata Iskandar, meski belum mengantongi kartu BPJS, namun peserta BPJS sudah bisa memperoleh layanan kesehatan dari progran BPJS ini.
“Seperti aparat desa dan tenaga harian lepas (THL). Walaupun belum ada kartu yang penting ada KTP dan NIK yang benar bisa mendapatkan pelayanan BPJS. Yang penting penduduk Bolsel. Semuanya terlayani,” tegas Kamaru.
Sekadar informasi, belum lama ini Pemkab Bolsel bersama DPRD Bolsel melakukan pertemuan dengan pihak BPJS membahas dan mencari solusi berbagai permasalahan atau kendala dari pelayanan BPJS yang kerap terjadi di lapangan. Alhasil Pemka, DPRD dan pihak BPJS menemukan kata sepakat sebagai solusi dari beberapa permasalahan dimaksud. (Ing)
