e-berita.com, Bolmut – Aktivitas pertambangan Galian C yang berlangsung di salah satu Desa wilayah Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), diduga kuat tidak mengantongi izin resmi.
Menurut informasi yang dihimpun, aktivitas pengambilan material batu berlangsung secara terbuka di lokasi. Namun hingga kini, belum ada papan informasi atau dokumen perizinan yang menunjukkan legalitas kegiatan tersebut.
“Sejauh ini kami tidak pernah melihat ada izin resmi atau sosialisasi dari pihak pelaksana. Kegiatan ini berlangsung begitu saja yang di khawatirkan akan merusak ekosistem hutan dan sungai sekitar lokasi tersebut,”ungkap salah satu warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan, Minggu (11/5/2025).
Ia juga meminta aparat penegak hukum, khususnya Polres Bolmut, untuk segera menyelidiki aktivitas tersebut dan memastikan apakah pihak pelaksana telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Terpisah,salah satu pengawas lapangan galian C menyampaikan kalau aktivitas Galian C ini memiliki izin.
“Galian C ini punya izin,silakan hubungi pihak koperasi “Resettelmen Purnawirawan TNI-Ad”.Saya hanya petugas pengawas lapangan disini,”singkat Masri saat dihubungi awak media ini sembari mengirim papan informasi via WhatsApp.
Sementara itu,Wakil Sekretaris Koperasi “Resettelmen Purnawirawan TNI-AD”,Septi Stephen Saroinsong menyampaikan bahwa aktifitas galian C ini dinaungi oleh Koperasi “Resettelmen Purnawirawan TNI-Ad”
Adapun terkait Lokasi Galian C tersebut sambungnya,adalah milik dari anggota Koperasi.
“Perjanjian kerjasama juga sudah kita lakukan sebelumnya.Dan aktivitas Galian C sudah berlangsung 3 hari,”ucapnya.
Dia juga mengungkapkan kalau koperasi ini bergerak dibidang Perikanan,Perdagangan,Galian C pertambangan,galian batu putih.
“Dan koperasi kita ini juga bisa beroperasi di seluruh wilayah Republik Indonesia,”tuturnya.
Terkait aktivitas Galian C ini ujarnya telah di koordinasikan dengan Dinas terkait dan pemerintah daerah setempat
“Saya juga sudah perintahkan Pak Masri untuk memberitahukan dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi serta Pemerintah Daerah setempat,”pungkasnya.(RHB)
