e-berita.com, Bolsel – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) melalui Dinas Kesehatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan, serta monitoring dan evaluasi (monev) pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan dana kapitasi di seluruh puskesmas se-Kabupaten Bolsel. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aryaduta, Selasa (30/09/2025).
Rapat dibuka langsung oleh Bupati Bolsel, Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., dan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, SSTP, MAP, Plh Asisten III Setda Bolsel, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Kesehatan bersama jajaran, Kabag Hukum, serta seluruh tenaga kesehatan dari seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Bolsel.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar Kamaru menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Khususnya, fasilitas layanan primer seperti puskesmas menjadi fokus utama pemerintah daerah.
“Puskesmas adalah garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan alat kesehatan merupakan faktor krusial untuk menciptakan pelayanan yang optimal,” ujar Bupati.
Rakor ini, menurutnya, menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi kebutuhan fasilitas kesehatan di tiap puskesmas, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas alat kesehatan.
Bupati mengungkapkan bahwa sejumlah alat kesehatan telah didistribusikan langsung oleh Kementerian Kesehatan ke rumah sakit dan puskesmas. Ia juga menyampaikan kebanggaannya atas capaian RSUD Bolsel, yang tahun ini tercatat sebagai yang tercepat secara nasional dalam hal pembangunan fisik dan kelengkapan fasilitas.
“Kita akan segera menggelar rapat bersama RSUD dan Dinas Kesehatan guna memastikan kesiapan SDM, penanggung jawab alat kesehatan, serta pendampingan dokter spesialis,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati juga menginformasikan bahwa RSUD Bolsel kini telah memiliki satu dokter spesialis patologi klinik, yang diharapkan dapat memperkuat layanan laboratorium medis.
Sejalan dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagian tenaga kesehatan yang saat ini bertugas di puskesmas akan mulai ditempatkan di Puskesmas Pembantu (Pustu) mulai Januari 2026. Langkah ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hingga ke tingkat desa.
Selain itu, seluruh kepala puskesmas juga telah ditetapkan sebagai bagian dari Satgas MBG (Malaria, DBD, dan Gizi Buruk). Bupati meminta hal ini menjadi perhatian serius, mengingat tingginya tantangan kesehatan yang masih dihadapi masyarakat Bolsel.
Bupati menyoroti peningkatan kasus Tuberkulosis (TB) di Bolsel yang telah mencapai 42%. Ia meminta seluruh tenaga kesehatan untuk melaporkan dan menangani kasus TB secara cepat dan terintegrasi dengan pemerintah daerah.
“Ini menjadi perhatian serius. Kita butuh kerja sama dari semua pihak untuk mengatasi hal ini secara tuntas,” tegasnya.
Dalam Rakor ini, Bupati juga menekankan pentingnya pengelolaan dana BOK dan dana kapitasi secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dana ini dinilai vital dalam mendukung upaya promotif, preventif, serta pelayanan kuratif di tingkat puskesmas.
“Saya apresiasi semua pihak yang telah bekerja keras memajukan layanan kesehatan. Sistem informasi puskesmas sangat membantu dalam memantau kasus serta mendukung tindakan promotif dan preventif,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan para ASN agar tidak memaksakan pemenuhan kebutuhan pribadi yang tidak sesuai kemampuan, demi menghindari masalah keuangan pribadi yang bisa berdampak pada kinerja.
Sebagai penutup kegiatan, pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada sejumlah puskesmas yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam pelayanan kesehatan dan pengelolaan program-program prioritas.
“Banyak hal yang harus terus kita benahi. Mari jadikan rapat koordinasi ini sebagai wadah bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan merumuskan langkah konkret demi pembangunan kesehatan masyarakat Bolsel yang lebih baik,” tutup Bupati. (**/rdk)
