e-berita.com, Boltara – Setelah resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), pada 20 Februari 2025, Sirajudin Lasena dan Mohammad Aditya Pontoh (SJL-MAP), secara perdana menggelar rolling jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Boltara, Kamis (27/08/2025) malam tadi.
Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Bolmut itu, dilaksanakan di Aula Kantor Bapelitbangda Boltara, yang dihadiri oleh pimpinan DPRD, Sekertaris Daerah, pimpinan OPD, dan tamu undangan.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Boltara, Sirajudin Lasena, dan didampingi Wabup Mohammad Aditya Pontoh.
Adapun pejabat yang dilantik yakni, Abdul Nazarudin Maloho, sebagau sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda (Asisten III), Abdul Mutoh Daeng Mulisa, sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda (Asisten II).
Sementara Moh. Hidayat Panigoro (MHP) yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hudip (DLH) Bolmut “diparkir” pada posisi sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SDM, dan Ramin Buhan sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
Selain itu, Bupati juga menyerahkan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) kepada tiga pejabat struktural lainnya.
Masing-masing adalah, Rahmat R. Pontoh sebagai Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-POLPP), Adler TH. Manginsoa, sebagai Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Indra Safri Lauma, sebagai Plt Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Dalam sambuatannya Bupati Boltara, Sirajudin Lasena menyampaikan selamat kepada para pejabat yang barusan dilantik.
Top eksekutif di Boltara ini menekankan kepada para pejabat bahwa, dalam membangun daerah ini, kita membutuhkan komitmen yang nyata dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
“Saya yakin dan percaya di tengah-tengah tuntutan masyarakat Boltara, kita dapat bekerja sama dengan baik, bekerja dengan ikhlas, dapat berinovasi dalam membangun daerah yang kita cintai ini,” tegasnya.
Rolling atau penyegaran dalam birokrasi menjadi hal yang wajar, dan semua itu dilakukan demi memaksimalkan jalannya roda pemerintahan lebih baik lagi kedepannya. (RHB)
