e-berita.com, Bolsel – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menerima Penghargaan Insentif Fiskal Kategori penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan Anggaran tahun 2023.
Penghargaan ini merupakan apresiasi kepada Pemerintah Bolel dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diberikan oleh Wakil Presiden KH. Maruf Amin kepada Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid, di Istana Presiden Jakarta, Kamis 9 November 2023.
Penyerahan secara simbolis ini dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kepada para pemimpin daerah.
Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin meminta pemerintah daerah yang mendapat penghargaan dapat memanfaatkannya untuk terus mentransformasikan program menuju tujuan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun 2024.
“Maksimalkan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” pinta Wapres.
Lebih lanjut, Wapres juga meminta sasaran penerima manfaat program kemiskinan ekstrem ini agar menggunakan data dari Sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), agar intervensi mereka bisa lebih tepat sasaran. Terutama kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas serta kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas.
“Intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial,” ucap Wapres.
Sementara itu, Wabup Bolsel saat di konfirmasi mengucapkan rasa syukur serta terima kasih karena bisa mendapatkan insentif fiskal untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.
“Ini patut disyukuri karena di Daerah Bolsel sendiri masih ada beberapa yang memang masih terdata masuk kategori miskin ekstrim dan dengan adanya insentif ini tentu saja akan sangat membantu,” ungkap Wabup.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia atau yang mewakili. (***/rdk)
