e-berita.com, Bolsel – Terkait dugaan salah satu oknum anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Bolaang Uki berinisial AT yang mendirikan bendera salah satu Partai Politik (Parpol) tepatnya di Desa Tulondadu, langsung mendapat respon dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolsel.
Tapi sayangnya, hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU setempat, pada Selasa 29 Agustus 2023 siang tadi terkesan tidak transparan.
Hal ini pun menuai sindirian pedas dari masyarakat, dan menilai kredibilitas dari lembaga penyelengara pemilu di Kabupaten Bolsel patut dipertanyakan.
Seperti yang diungkapkan oleh Ikbal, salah satu warga Desa Tulondadu menyebut, jika sebagai penyelengara pemilu, anggota PPS seharusnya steril dan bersikap netral, apalagi sampai berafiliasi dengan salah satu parpol peserta Pemilu.
“Logika ini bendera sudah berdiri di depan rumah oknum PPS itu, dan kalau pun orang lain yang pasang kenapa tidak segera diturunkan,” sindir Ikbal.
Lanjut Ikbal mengatakan, masalah oknum anggota PPS ini sudah diketahui oleh KPU, dan kabarnya telah dilakukan proses klarifikasi tapi enggan membebernya ke publik. Jadi wajar jika kredibilitas KPU kini dipertanyakan.
“Sampai hari ini kan jawaban KPU Bolsel tidak ada, hanya sebatas klarifikasi saja tanpa ada tindakan yang tegas,” ucap Ikbal.
Sebelumnya, Ketua Divisi Teknis Penyelengara KPU Bolsel, Fijey Bumulo mengatakan bahwa oknum anggota PPS yang diduga melanggar kode etik tersebut sudah diundang dan sekedar dilakukan klarifikasi ke yang bersangkutan.
“Sudah diklarifikasi, terkait hasil, ini prosedur internal. Dan masih akan diplenokan, prinsipnya KPU sudah lakukan klarifikasi,” ujar Fijey.
Fijey menyebut jika pihaknya belum bisa mengambil keputusan, karena saat proses klarifikasi tersebit sebagian komisioner lagi diluar daerah.
“Hasil pleno kita tunggu sampai senin mungkin. Karena komisioner yang lain lagi mengikuti kegiatan di Manado,” ungkapnya.
Sebelumnya, kabar terkait oknum anggota PPS di Kecamatan Bolaang Uki tepatnya di Desa Tolondadu berinisial AT diduga mendirikan bendera salah satu Parpol sempat ramai menjadi perbincangan publik dan diberitakan di beberapa media.
Sontak saja hal itu menimbulkan kritik keras masyarakat yang menilai jika kredibilitas oknum PPS tersebut yang notabene sebagai penyelengara Pemilu patut dipertanyakan karena diduga kuat terlibat politik praktis. (rdk)
