E-BERITA.COM, BOLSEL – Meningkatkan pemahaman tentang prioritas penggunaan dana desa, jajaran DPRD Bolsel kunjungi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI).
Rombongan yang dipimpin langsung ketua DPRD Bolsel Arifin Olii ini, disambut dengan hangat Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid, didampingi Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito, di kantor Kemendes PDTT, Rabu (03/11/2021).
Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii mengatakan, dalam kunker tersebut secara langsung pihaknya beraudiens dengan Sekjen Kemendes-PDTT, terkait dengan pengelolaan Dandes di masa Pandemi.
“Ya kita ketahui bersama, dimasa Pandemi saat ini anggaran mulai dari APBN, APBD sampai pada APBDes terfokus pada penangulangan Covid-19,” ujar Arifin.
Pihaknya berharap lewat audiens ini, ada informasi atau pun langka strategis kedepannya yang nantinya bisa diaplikasikan di Daerah, terlebih khusus pada penataan dan pengelolaan Dandes.
Sementara itu, Sekjen Kemendes-PDTT Taufik Madjid mengatakan, prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 diprioritaskan pada tiga hal, yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa.
Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 tahun 2021 yang menjadi dasar bagi 74.961 desa dalam menyusun rencana kerja dan APBDes tahun 2022.
“Pemanfaatan Dana desa 2022 masih digunakan untuk penanganan COVID-19, pertumbuhan ekonomi dan Bantuan Langsung Tunai. Itu dulu urusan wajibnya, yang sunah nanti, wajibnya dulu yang penting, termasuk padat karya tunai desa (PKTD),” ujar Taufik.
Taufik memberi apresiasi kepada DPRD Kabupaten Bolsel yang secara langsung mengunjungi Kemendes-PDTT.
“Disini bisa kita nilai komitmen dari lebaga Legislatif di Daerah untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Wakil Ketua DPRD Kartina Badu, Ketua komisi I Fadli Tualibu, Ketua Komisi II Zulkarnain Kamaru, Ketua Komisi III Abdul Razak Bunsal. (Advetorial)
