e-berita.com, Bolsel – Sebanyak 91 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menandatangani surat pernyataan bermaterai sebagai bentuk komitmen meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 66 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan 25 orang lainnya berstatus PPPK Penuh Waktu.
Penandatanganan surat pernyataan tersebut berlangsung di Aula Kantor Satpol PP Bolsel, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Bupati Bolsel dalam rangka memperkuat kedisiplinan dan meningkatkan kualitas kinerja aparatur, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan arahan dan pembinaan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Bolsel, H. Alsyafri Ustad Kadullah, S.Pd., M.E., yang dihadiri seluruh anggota dan PNS di lingkungan Satpol PP.
Dalam arahannya, Alsyafri menegaskan bahwa penandatanganan surat pernyataan tersebut bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan bentuk kesanggupan dan tanggung jawab setiap anggota dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengingatkan bahwa komitmen yang telah ditandatangani harus diwujudkan melalui kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, serta kesungguhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik bagi PPPK Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu.
Berbekal pengalamannya saat pernah menjabat sebagai Kepala Satpol PP, Alsyafri menyebut kedisiplinan merupakan aspek mendasar yang tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan tugas sebagai aparat penegak peraturan daerah dan penjaga ketertiban umum.
Ia juga memperingatkan bahwa setiap anggota yang berdasarkan hasil evaluasi terbukti tidak memenuhi kewajiban, meninggalkan tugas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau melanggar ketentuan disiplin, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
“Surat pernyataan ini merupakan bentuk ikatan komitmen sekaligus alat kontrol bagi seluruh anggota agar senantiasa disiplin, tidak meninggalkan tugas, dan melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Satpol PP Bolsel, Ahmadi Modeong, menjelaskan bahwa hak dan kewajiban PPPK, baik berstatus Penuh Waktu maupun Paruh Waktu, telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan tentang manajemen PPPK.
Menurut Ahmadi, status PPPK Paruh Waktu tidak menutup peluang untuk beralih menjadi PPPK Penuh Waktu. Namun, proses tersebut harus mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain ketersediaan anggaran, hasil penilaian kinerja, evaluasi pimpinan, serta kebutuhan organisasi dan instansi pemerintah.
Ia menjelaskan, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Bupati, memiliki kewenangan mengusulkan pengalihan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Karena itu, Ahmadi menilai kedisiplinan dan kualitas kinerja menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap anggota dalam menjalankan pengabdian.
“Oleh karena itu, penandatanganan surat pernyataan ini menjadi salah satu bentuk keseriusan anggota dalam menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Kinerja setiap anggota akan menjadi bagian penting dalam proses penilaian dan evaluasi oleh pimpinan,” jelas Ahmadi.
Ahmadi, yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, kembali menegaskan bahwa peningkatan status kepegawaian, baik dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu maupun dari PPPK menjadi PNS, harus mengikuti mekanisme dan persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kemampuan anggaran, proses tersebut juga harus didasarkan pada hasil penilaian serta evaluasi kinerja masing-masing pegawai.
Melalui penandatanganan surat pernyataan ini, Pemkab Bolsel berharap seluruh jajaran Satpol PP semakin memperkuat integritas, loyalitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi sebagai penegak peraturan daerah, penyelenggara ketertiban umum, serta pelindung masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi penegasan bahwa status kepegawaian harus berjalan seiring dengan tanggung jawab dan kinerja. Setiap anggota dituntut tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menunjukkan pengabdian nyata melalui kehadiran, kedisiplinan, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (rdk)
