PWI Bolmong Ajak Warga Imandi Menahan Diri, Suport Polisi dan Pemda Tegas Cegah Konflik Meluas

e-berita.com, Bolmong – Menyikapi pertikaian antarwarga yang terjadi di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bolaang Mongondow (Bolmong) menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus menyerukan kepada seluruh pihak agar menahan diri dan tidak terpancing emosi.

Ketua PWI Bolmong, Fahmi Gobel menilai, pertikaian antarwarga tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Jika tidak segera ditangani secara serius, terlebih diperkeruh oleh provokasi dan penyebaran informasi bernada permusuhan di media sosial, konflik tersebut berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar dan berkepanjangan.

Dampaknya pun tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung, tetapi juga masyarakat luas, termasuk perempuan, anak-anak, orang tua, serta kehidupan sosial dan masa depan masyarakat setempat.

Karena itu, PWI Bolmong menegaskan bahwa penghentian kekerasan, penegakan hukum yang adil, dan langkah konkret pemerintah daerah menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah terjadinya konflik susulan.

Dalam pernyataan sikapnya, PWI Bolmong menyampaikan empat poin penting sebagai seruan kepada masyarakat, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta insan pers dan pengguna media sosial.

1. Warga diminta menghentikan kekerasan dan tidak melakukan aksi balas dendam.

PWI mengajak seluruh warga Kelurahan Imandi, khususnya kedua kelompok yang terlibat pertikaian, untuk segera menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan, tidak mengerahkan massa, tidak membawa senjata tajam, serta menghindari tindakan balas dendam dalam bentuk apa pun.

Menurut PWI, persoalan tidak akan pernah selesai jika terus diselesaikan dengan emosi dan kekuatan massa. Sebaliknya, setiap tindakan pembalasan hanya akan memperpanjang rantai kekerasan dan memperbesar risiko jatuhnya korban.

Masyarakat juga diimbau menghentikan penyebaran foto, video, maupun unggahan provokatif melalui WhatsApp, Facebook, TikTok, dan platform media sosial lainnya.

PWI mengingatkan bahwa informasi yang tidak terverifikasi serta narasi yang sengaja memancing emosi dapat memperkeruh keadaan dan memicu reaksi berantai di tengah masyarakat.

Seluruh persoalan diminta diserahkan kepada aparat penegak hukum dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sebagai mediator.

PWI menegaskan, masyarakat Imandi merupakan bagian dari satu kesatuan persaudaraan yang tidak seharusnya terpecah akibat pertikaian yang masih dapat diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan.

2. Polisi diminta meningkatkan pengamanan dan menegakkan hukum secara adil.

PWI Bolmong mendesak Polres Bolaang Mongondow dan Polsek Dumoga untuk segera meningkatkan patroli serta pengamanan di wilayah Desa Imandi, terutama pada malam hari, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya bentrokan susulan.

PWI juga menyatakan dukungan terhadap langkah tegas kepolisian dalam memproses setiap pelaku tindak kekerasan maupun pihak yang terbukti membawa atau menggunakan senjata tajam, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum yang cepat, profesional, dan tidak diskriminatif dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya tindakan main hakim sendiri.

Selain itu, PWI mendorong agar proses mediasi kedua belah pihak difasilitasi secara resmi oleh kepolisian dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, serta tokoh masyarakat.

Kesepakatan perdamaian tersebut diharapkan dituangkan dalam berita acara yang disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak sebagai bentuk komitmen bersama untuk mengakhiri pertikaian.

PWI menekankan, aparat keamanan harus berdiri di atas semua kepentingan dan bertindak objektif tanpa memihak kelompok mana pun.

3. Pemkab Bolmong diminta turun langsung dan menuntaskan akar persoalan.

PWI juga mendesak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Camat Dumoga, serta pemerintah desa agar tidak hanya melakukan pemantauan dari jauh, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban kembali kondusif.

Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dinilai penting sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan sekaligus memastikan persoalan sosial ditangani hingga tuntas.

Lebih jauh, PWI mendorong pembentukan Tim Perdamaian Imandi yang melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI melalui Koramil, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda.

Tim tersebut diharapkan melakukan pemantauan situasi secara intensif selama 14 hari ke depan sekaligus mengawal proses rekonsiliasi antara kedua kelompok warga.

Namun, PWI mengingatkan bahwa penyelesaian konflik tidak boleh berhenti pada kesepakatan damai semata. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi dan menyelesaikan akar persoalan yang menjadi pemicu pertikaian, termasuk kemungkinan adanya persoalan sosial maupun sengketa lain yang belum terselesaikan.

Upaya rekonsiliasi juga perlu dilanjutkan dengan kegiatan bersama, seperti kerja bakti, gotong royong, dan aktivitas kepemudaan yang melibatkan seluruh kelompok masyarakat.

Dengan demikian, perdamaian tidak hanya menjadi kesepakatan tertulis, tetapi benar-benar tumbuh kembali dalam kehidupan sosial masyarakat.

4. insan pers dan pengguna media sosial diminta tidak memperkeruh situasi.

Di tengah situasi yang sensitif, PWI Bolmong mengingatkan seluruh insan pers dan masyarakat pengguna media sosial agar lebih bertanggung jawab dalam memproduksi maupun menyebarluaskan informasi.

PWI meminta media tidak menggunakan judul sensasional, foto, maupun narasi provokatif yang berpotensi memperlebar perpecahan di tengah masyarakat.

Pemberitaan harus tetap mengedepankan prinsip akurasi, keberimbangan, verifikasi, dan kepentingan publik. Identitas maupun visual korban juga perlu diperlakukan secara etis dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan dampak sosial pemberitaan.

Pers, menurut PWI, harus menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus menjadi jembatan informasi yang menyejukkan, bukan justru menjadi pemicu ketegangan baru.

PWI Bolmong meyakini masyarakat Bolaang Mongondow memiliki nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan kearifan lokal yang kuat dalam menjaga kerukunan.

Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan mengambil peran untuk meredam situasi, memberikan ruang bagi proses hukum, serta mendukung langkah mediasi dan rekonsiliasi.

“Mari kita redam konflik dengan kehadiran, tegakkan keadilan melalui hukum, dan rawat kembali persaudaraan dengan kebersamaan.”

PWI menegaskan, jangan sampai pertikaian sesaat menghancurkan ikatan persaudaraan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Perdamaian di Imandi bukan hanya tanggung jawab warga yang bertikai, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah, aparat keamanan, dan insan pers. (***)