Buka Kegiatan Monev Kesehatan 2026, Bupati Iskandar Soroti Tantangan Fiskal hingga Penanganan TB Paru
e-berita.com, Bolsel – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Iskandar Kamaru secara resmi membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Tahun Anggaran 2026, bertempat di Hotel Grand Whiz Manado, Senin (11/05/2026)
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas sekaligus merumuskan solusi penanganannya.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar Kamaru menyoroti kondisi fiskal daerah yang saat ini berada dalam tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan keuangan secara lebih cermat di tengah keterbatasan transfer dana dari pemerintah pusat.
Menurutnya, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk sektor kesehatan dan pendidikan hingga kini belum ditransfer. Kondisi tersebut berdampak pada pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu serta pembayaran iuran BPJS.
“Situasi ini tidak hanya terjadi di Bolsel, tetapi juga dialami hampir seluruh daerah di Indonesia,” ujar Iskandar.
Ia juga mengungkapkan kemungkinan adanya penyesuaian anggaran pada tahun depan apabila aturan alokasi 30 persen gaji dari DAU mulai diterapkan. Salah satu konsekuensinya adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolsel.
Meski demikian, Bupati memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi hak-hak tenaga kerja dan masyarakat.
“Semua ini akan tetap kita hadapi bersama. Pemerintah daerah siap bertanggung jawab penuh, terus berusaha mencari solusi, dan memastikan hak-hak seperti gaji PPPK dan iuran BPJS akan tetap dibayarkan,” tegasnya.
Prestasi dan Tantangan Sektor Kesehatan
Selain membahas tantangan anggaran, Iskandar turut memaparkan capaian sektor kesehatan di Kabupaten Bolsel. Salah satu prestasi yang disorot yakni keberhasilan Bolsel meraih peringkat pertama di Sulawesi Utara dalam pelaksanaan program pengecekan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Pemkab Bolsel juga mencatat tren penurunan angka stunting serta angka kematian ibu dan anak yang dinilai menunjukkan perkembangan positif. Di sisi lain, layanan Posyandu kini telah dikembangkan hingga mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Namun demikian, pemerintah daerah masih memberi perhatian serius terhadap tingginya kasus Tuberkulosis (TB) Paru di wilayah tersebut. Upaya pengendalian penyebaran HIV/AIDS juga disebut terus dilakukan secara intensif.
Dalam kesempatan itu, Bupati menginstruksikan percepatan pengisian personel di Puskesmas Pembantu (Pustu) melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) secara langsung.
Ia juga meminta seluruh Kepala Puskesmas agar aktif berkoordinasi dengan para camat guna meningkatkan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan dan penggunaan obat yang benar.
Menutup arahannya, Iskandar menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang terus bekerja melayani masyarakat tanpa tebang pilih,” katanya.
Bolsel Masuk Program Kabupaten Kota Pangan Aman BPOM
Sebelum membuka kegiatan Monev, Bupati Iskandar Kamaru diketahui lebih dahulu menggelar pertemuan strategis bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Sulawesi Utara guna membahas program Kabupaten Kota Pangan Aman (KKPA).
Pada 2026, Kabupaten Bolsel menjadi salah satu dari tiga daerah di Sulawesi Utara yang terpilih masuk program intervensi KKPA BPOM, bersama Kota Bitung dan Kota Manado.
Bupati menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut dan menegaskan akan melakukan pengawasan langsung terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam pelaksanaannya.
Turut hadir Sekretaris Daerah Bolsel Marzanzius A. Ohy, Plh Asisten II Setda yang juga menjabat Kepala Bappeda Bolsel, Kepala Dinas Kesehatan Bolsel, para camat se-Kabupaten Bolsel, para kepala puskesmas, serta seluruh peserta Monev Program Kesehatan. (rdk/*)
