e-berita.com, Bolmong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui tim dari Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disdag-ESDM) bergerak cepat menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kelangkaan LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah.
Hal itu dilakukan akibat, adanya laporan serta gugaan permainan oknum pengelola pangkalan LPG nakal membuat Pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan.
Langkah ini dilakukan Disdag-ESDM Bolmong untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran, terutama selama bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijryah.
Kepala Disdag-ESDM Bolmong, Seriyanto menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik penyaluran yang melanggar aturan.
“Pemerintah daerah menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Jika ditemukan pangkalan yang menyalurkan LPG tidak sesuai ketentuan, kami tidak segan memberikan sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha,” ujarnua
Ia mengatakan lagi, seperti pada giat monitoring dan evaluasi yang dilakukan menyusul beredarnya video yang disampaikan Camat Poigar, yang memperlihatkan aktivitas penurunan tabung LPG 3 kilogram dari mobil pickup putih di sebuah warung.
Pihaknya pun langsung melakukan penelusuran di lapangan, dengan melakukan upaya konfirmasi serta klarifikasi terhadap pangkalan yang diduga terlibat dalam laporan tersebut.
Hasil penelusuran menunjukkan pangkalan tersebut dimiliki oleh HT alias Hendra yang berlokasi di Desa Nonapan Dusun III, Kecamatan Poigar, dengan pasokan LPG berasal dari agen PT Nita Karya Gas.
Dalam klarifikasinya kepada tim, pemilik pangkalan mengakui bahwa sebelumnya pernah menjual LPG ke warung, namun aktivitas tersebut disebut terjadi sebelum bulan Ramadan.
“Pemilik pangkalan menyampaikan bahwa selama bulan Ramadan penjualan dilakukan langsung di pangkalan karena masyarakat sudah mengantri sejak truk distribusi tiba,” bebernya.
Selain itu, pemilik pangkalan juga menyatakan bahwa video yang beredar merupakan rekaman lama. Ia juga memastikan seluruh transaksi penjualan LPG tercatat dalam buku pangkalan serta aplikasi Merchant Pertamina, dan tidak ada penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Meski tidak ditemukan pelanggaran harga, kami tetap memberikan pembinaan kepada pemilik pangkalan agar distribusi LPG bersubsidi tetap sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Tim dinas terkait secara resmi menyampaikan agar selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026, pangkalan tidak diperkenankan menjual LPG 3 kilogram ke warung.
“Penyaluran harus diprioritaskan kepada masyarakat sekitar yang berhak dengan mekanisme penjualan langsung di pangkalan,” tegas pejabat dinas tersebut.
“Jika kedapatan, dan terbukti melakukan pelanggaran dalam distribusi, maka kami tidak segan-segan mencabut izin pangkalan tersebut,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga menyampaikan, berdasarkan instruksi Bupati Bolaang Mongondow untuk seluruh Camat agar dapat turun langsung ke semua pangkalan di wilayah masing-masing untuk mengawasi distribusi LPG bersubsidi ini tepat sasaran.
“Sebagaimana Instruksi Bupati, seluruh Camat dihimbau turun lapangan mengawasi distribusi LPG di 10 hari Ramadan terakhir ini,” ucapnya.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan distribusi LPG bersubsidi agar penanganan dapat segera dilakukan.
Langkah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tersebut diharapkan dapat memberi efek jerah ke pemilik pangkalan nakal, serta memperlancar distribusi LPG bersubsidi kepada masyarakat yang membutuhkan selama Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijiryah. (rdk)
