Bolsel Jadi Tuan Rumah Agenda Strategis Provinsi, Bupati Iskandar Dorong Pembentukan UPTD Bapenda Mandiri
e-berita.com, Bolsel – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali mendapat kepercayaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan tingkat provinsi.
Kali ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara menggelar Sosialisasi Peredaran Rokok Tidak Bercukai dan Cukai Ilegal, yang dipusatkan di Lapangan Futsal Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Kamis (2/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pengawasan lintas sektor dalam menekan peredaran rokok ilegal yang tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga mengancam keberlangsungan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
Bupati Bolaang Mongondow Selatan, H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas kepercayaan yang diberikan kepada Bolsel sebagai lokasi pelaksanaan agenda strategis tersebut.
Menurut Iskandar, sosialisasi mengenai rokok ilegal memiliki arti penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok yang selama ini menjadi salah satu sumber pendukung pembiayaan sektor kesehatan.
“Alokasi DBH Pajak Rokok telah diformulasikan secara spesifik dan tepat sasaran. Sebanyak 50 persen dialokasikan untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sedangkan 10 persen digunakan untuk kegiatan preventif, termasuk sosialisasi larangan merokok dan penanganan peredaran rokok ilegal di Bolsel,” ujar Bupati Iskandar.
Di hadapan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, instansi vertikal, serta para sekretaris daerah kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara, Bupati Iskandar juga memaparkan sejumlah tantangan geografis yang dihadapi Kabupaten Bolsel.
Ia menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi, administrasi pemerintahan, hingga pendidikan masyarakat Bolsel secara faktual lebih banyak terkoneksi dengan wilayah Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan Kota Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak pada sejumlah persoalan administratif, terutama terkait perpajakan kendaraan bermotor dan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Merespons kondisi itu, Bupati Iskandar mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar meningkatkan status kelembagaan Samsat Pembantu Bolsel menjadi UPTD Bapenda Mandiri Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Menurutnya, selama ini kewenangan administrasi Samsat Pembantu Bolsel masih terbatas karena berada di bawah koordinasi UPTD Bapenda Kota Kotamobagu.
“Seiring implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), pemerintah daerah dituntut bergerak cepat dengan dukungan data yang akurat dan real-time. Peningkatan status menjadi UPTD Mandiri akan membuat Pemkab Bolsel lebih optimal, efisien, dan mandiri dalam mengelola potensi pajak daerah,” tegas Iskandar.
Agenda strategis tingkat provinsi tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, S.IP., M.M. Dalam sambutannya, Sekprov memberikan apresiasi atas kesiapan sarana dan prasarana serta keramahan Pemerintah Kabupaten Bolsel dalam menyambut seluruh peserta kegiatan.
“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Bupati Iskandar beserta jajaran atas kesiapan lokasi dan sambutan hangat yang luar biasa. Pemilihan Bolsel sebagai pusat kegiatan ini merupakan langkah strategis, bukan hanya mempererat silaturahmi antarpemerintah daerah, tetapi juga mendekatkan pelayanan pemerintahan secara langsung kepada masyarakat di wilayah selatan,” ujar Tahlis.
Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bolsel itu juga menegaskan bahwa pola koordinasi seperti ini akan terus dilaksanakan secara bergilir di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara sebagai bentuk pemerataan pelayanan dan penguatan sinergi antarpemerintah daerah.
Selain sosialisasi pemberantasan rokok ilegal, kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda strategis lainnya, yakni:
• Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah kabupaten/kota se-Sulut dan PT Bank SulutGo terkait optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan layanan perbankan.
• Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara PT Jasa Raharja Wilayah Sulawesi Utara-Gorontalo-Maluku Utara dengan Bapenda Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penguatan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Penyelenggaraan kegiatan tingkat provinsi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini kembali menegaskan posisi daerah tersebut sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan mitra strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan pendapatan daerah, pelayanan publik, serta pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. (**/rdk)
