e-berita.com, Bolsel – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Iskandar Kamaru bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Citra Cemerlang Kecamatan Helomo, Senin (08/12/2025)
Acara peresmian tersebut turut dihadiri Kapolres Bolsel AKBP, Kuntadi Budi Pranoto SIK, Wakil Ketua DPRD Djefry Jauhari, Sekda M. Arvan Ohy SSTP, MAP bersama pejabat tinggi pratama Pemda, Satgas MBG, mitra yayasan, serta jajaran pengelola Dapur MBG.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar Kamaru menegaskan bahwa kita patut bersyukur karena Bolsel telah memiliki empat Dapur MBG di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR). Ia juga mengumumkan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG dari 21 ribu menjadi 22 ribu anak, termasuk kelompok penyandang disabilitas.
Lebih lanjut, orang nomor satu Bolsel ini menjelaskan pembangunan dapur MBG di Kecamatan Pinolosian Tengah sedang berlangsung, sementara untuk Kecamatan Pinolosian Timur masih menunggu komitmen yayasan yang bersedia membangun fasilitas.
“Kami berharap dalam waktu dekat ada pihak yang berkomitmen, agar seluruh siswa-siswi di Bolsel bisa menerima program MBG secara merata,” ujarnya.
Top eksekutif ini menjelaskan bahwa persyaratan pembangunan dapur MBG sangat ketat, dengan SOP dan administrasi yang harus dijaga. Ia juga mengajak masyarakat mendukung penuh program prioritas Presiden RI ini.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, karena Pemda selalu melakukan pengawasan. MBG diperiksa langsung oleh BPOM, diawasi oleh BGN, serta dokter gizi. Semua ini demi peningkatan kualitas SDM Bolsel,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Yayasan SPPG Citra Cemerlang menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Pemerintah Daerah. Ia mengungkapkan bahwa yayasan akan mengikuti sertifikasi akreditasi pada Januari 2026, dengan penekanan pada standar kebersihan dapur MBG. Menurutnya, setiap ketidaksesuaian standar dapat berdampak pada pemotongan insentif bagi pengelola.
“Januari 2026 kami akan mengikuti sertifikasi akreditasi, dan standar kebersihan dapur MBG menjadi perhatian utama karena setiap ketidaksesuaian standar akan berdampak pada pemotongan insentif, sehingga seluruh pengelola wajib menjaga kualitas layanan.” ungkapnya. (**/rdk)
