e-berita.com, Bolsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menggelar rapat paripurna penetapan tiga usulan Ranperda prakasa Pemda diluar Propemperda tahun 2026, Pembicaraan tingkat satu atas tiga Ranperda Inisiatif DPRD serta, pembicaraan tingkat II atas Penetapan Renperda APBD tahun anggaran 2026, Kamis (20/11/2025)
Rapat paripurna yang di mulai pukul 20.00 WITA itu, turut dihadiri langsung Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru S.Pt, M.Si dan dipimpin oleh, Ketua DPRD, Ir. Arifin Olii bersama kedua wakil ketua yakni, Ridwan Olii dan Jelfin Djuhari, serta dihadiri seluruh anggota DPRD dan fraksi, para asisten setda, pimpinan OPD, Camat, Sangadi dan ASN.
Dalam forum tersebut, Pemda dan DPRD menetapkan tiga Rancangan Peraturan Daerah prakarsa eksekutif di luar Propemperda 2026, serta membahas tiga Ranperda inisiatif DPRD. Bupati Iskandar menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah terhadap tiga usulan legislatif, yakni Ranperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Ranperda Kepariwisataan, dan Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Regulasi ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk penguatan pelayanan, ekonomi, dan perlindungan sosial di Bolsel,” ujar Iskandar dalam sambutannya.
Selain mendukung inisiatif DPRD, Pemda Bolsel juga mengajukan tiga Ranperda strategis, yakni Ranperda Pembentukan Dana Cadangan Pilkada 2029, Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta Ranperda terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025–2045.
“Kita harus berani berpikir jangka panjang. Pemerintahan itu bukan hanya soal hari ini, tapi tentang menyiapkan Bolsel untuk 10–20 tahun ke depan,” tegas Bupati.
“Penguatan RTRW dan RP3KP menjadi krusial dalam mengatur ruang tumbuh kabupaten, sementara Dana Cadangan Pilkada dipandang sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas fiskal di masa mendatang,” terangnya.
Dalam paripurna itu, Bupati juga memaparkan kondisi fiskal daerah yang disebut mengalami tekanan signifikan. Penurunan pendapatan transfer pusat sebesar Rp307 miliar menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penyusunan APBD 2026.
“Situasi fiskal tidak mudah, tapi kita tidak boleh panik. Rasionalisasi harus dilakukan dengan cermat agar pelayanan publik tetap berjalan dan capaian opini WTP selama 11 tahun tidak terganggu,” tambahnya.
Meski demikian, pemerintah memastikan belanja prioritas tetap aman. Gaji ASN dan P3K, Alokasi Dana Desa (ADD), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), hingga penyusunan RTRW menjadi pos belanja yang dijamin tidak tersentuh pemangkasan.
“Adapun pembangunan fisik akan lebih banyak disokong melalui Dana Desa, APBD Provinsi, dan APBN,” ungkap top eksekutif di Bolsel ini.
Bupati kembali menekankan bahwa menghadapi dinamika fiskal dan tantangan pembangunan tahun 2026 membutuhkan kerja sama erat antara eksekutif dan legislatif.
“Kuncinya adalah sinergi. Tanpa kekompakan eksekutif dan legislatif, kita tidak bisa bergerak cepat menjawab tantangan,” tegasnya.
Menutup rapat, Bupati Iskandar menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD serta menyerukan semangat kerja kepada seluruh perangkat daerah.
“Saya minta semua perangkat daerah tetap fokus, bekerja keras, dan menjaga integritas demi masyarakat Bolsel,” pungkasnya.
Adapun untuk penetapan tiga usulan Ranperda prakasa Pemda, DPRD melalui juru bicara ketiga fraksi yang ada sepakat menerima dan ditetapkan.
Sementara itu, pada penyampaian tingkat 1 terkait usulan Ranperda Inisiatif DPRD, ke-tiga fraksi berharap adanya sinergitas ang kiat antar eksekutif dalam merumuskan prodak hukum daerah tersebut, hingga akhirnya ditetapkan dan dapat secara maksimal diimplementasikan.
Dan terakhir soal pembicaraan tingkat II Ranperda APBD tahun anggaran 2026, tiga fraksi DPRD kompak menerima, dan ditetapkan sebagai Perda.
Dengan sejumlah keputusan strategis yang diambil, Paripurna Kamis malam menjadi langkah awal penting bagi arah pembangunan Bolsel tahun 2026 dan seterusnya.(**/rdk)
