e-berita.com, Bolsel – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Dana BOSP Jenjang SD dan SMP Tahun 2025, bertempat di Hotel Aryaduta Kota Manado, Rabu (24/09/2025)
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Bolsel, Hi. Iskandar Kamaru S.Pt, M.Si, serta turut dihadri Sekda, Marzanzius Arvan Ohy, S.STP, MAP, Kepala BPMP Provinsi Sulut, Asisten I Setda, dan Kepala Bapelitbagda Kabupaten Bolsel.
Bupati dalam sambutannya menegaskan akan pentingnya kegiatan Bimtek tersebut guna meningkatkan kepasitas dan pemahaman para pengelola Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan (BOSP) di tengah transformasi kebijakan terkait perubahan mekanisme bantuan tersebut.
“Kemendikdasmen telah menghadirkan transformasi kebijakan terkait perubahan mekanisme BOSP dari tahun ke tahun, serta akselerasi dan peningkatan pendataan satuan pendidikan melalui kebijakan Pemerintah pusat,” ujar Bupati.
Lanjut Bupati Iskandar Kamaru mengatakan, sejumlah kebijakan tersebut diantaranya, mengatur penyaluran dana langsung dari rekening kas negara ke rekening satuan pendidikan.
“Artinya, penyaluran BOSP dilakukan secara langsung ke rekening sekolah sehingga, penerimaan dan pemanfaatan dana lebih cepat, lebih efisien dan mudah dalam pelaporan serta meminimalir dana mengendap di daerah,” kata Bupati
Bupati juga menyebutkan bahwa, Kabupaten Bolsel di tahun 2025 ini mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik khusus BOSP reguler sebesar Rp12,025,080,000, dan BOS Kinerja sebesar Rp410,000,000.
“Ini bukan angka yang sedikit, oleh karena itu saya berharap dana BOSP ini bisa membantu meningkatkan mutu pendidikan di Bolsel,” harap top eksekutif di Bolsel itu.
Tak hanya itu, Bupati juga turut menekankan kepada para peserta Bimtek agar dapat memahami Peraturan Mendikbudristek No. 63 Tahun 2022, yang telah diubah menjadi Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOSP.
“Regulasi ini harus dipelajari dan dipahami betul oleh satuan pendidik, khususnya Kepala Sekolah dan Bendahara agar tidak salah dalam pengelolaannya nanti,” tegas Iskandar.
Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Bolsel ini turut menyikapi sorotan masyarakat lewat media sosial terkait perubahan besaran pembayaran gaji guru honorer.
Bupati menjelaskan, diantara belanja buku paling sediki 10 persen, belanja pemeliharaan sarana dan prasaran maksimal 20 persen dan belanja Honor sebesar 20 persen untuk sekolah negeri dan 40 persen bagi sekolah swasta.
“Saya berharap kepada kepala satuan pendidikan untuk memberikan sosialisasi, pemahaman kepada tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan masing-masing, agar tidak adalagi isu-isu yang terkesan bahwa kebijakan itu dari pemerintah daerah, padahal jelas telah diatur regulasinya,” tegas Bupati.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Bolsel, Rante Hattani S.Pd, M.Si menambahkan, jika sebelumnya Permendikbudristek mengatur belanja honor maksimal 50 persen, maka pada Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 menjadi 20 persen untuk sekolah negeri dan 40 persen sekolah swasta.
“Adapun program dari penggunaan BOS kinerja dikhususkan untuk pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial serta pembelajaran mendalam,” terang Hattani.
Ia menambahkan, jika Kabupaten Bolsel menjadi salah satu daerah penerima manfaat program prioritas Kemendikdasmen-RI sebesar Rp3.7 Miliar, yang tersebar di jenjang SD sebesar Rp1,8 Miliar, jenjang SMP sebesar Rp714 juta, dan SKB sebesar Rp1.2 Miliar.
“Selain itu ada penerima manfaat dari Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2025. Jenjang SD berjumlah 2.286 kuota, SMP sebanyak 817 kuota, dan Paket A, B dan C berjumlah 33 kuota. Total keseluruhan 3.376 kuota dan saat ini menunggu usulan fase 2 dari cut off Dapodik,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut menghadirkan para pemateri dari BPMP Sulut, sejumlah pimpinan OPD, dan para Kepala Satuan Pendidikan serta Bendara BOSP jenjang SD, SMP sederajat yang ada di Kabupaten setempat. (**/rdk)
