E-BERITA.COM, BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru diselah-selah rutinitas kerjanya, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 secara Virtual Meeting, Kamis (27/05/2021).
Rakornas yang dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo membahas sejumlah program strategi dalam pengawasan intern pemerintahan.
Ada pun tiga hal utama yang ditekankan oleh Presiden saat menyampaikan arahannya kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Daerah untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.
Pertama, Presiden minta BPKP dan APIP terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah.
“BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah,” imbau Jokowi.
Pasalnya, Lanjut Presiden RI ke 7 ini mengatakan, hingga bulan Mei 2021 ini, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah masih rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD.
“Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diketahui juga baru mencapai angka 24,6 persen,” ungkap Pak De sapaan akrab orang nomor satu di Indonesia ini.
Untuk hal yamg Kedua, Jokowi menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program.
“Pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal, sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini,” pintanya.
Dan pada poin ketiga, Jokowi menegaskan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah.
“Integrasi dan sinkronisasi basis data antar program perlu dikawal untuk meningkatkan kehandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Jokowi mengingatkan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar menjamin BPKP dan APIP dapat bekerja secara independen dan profesional.
“Berikan akses dan informasi yang akurat kepada mereka untuk mempermudah kerja pengawasan,” pungkas Presiden.
Sementara itu, Bupati Bolsel Iskandar Kamaru menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti instruksi dari Presiden, khususnya terkait dengan maksimalisasi peran APIP di daerah.
“Arahan dari bapak Presiden ini tentunya demi tercapainnya program pembangunan yang baik, mulai dari tingkat daerah sampai ke pusat. Untuk itu, kita di daerah akan terus berupaya memaksimalkan peran APIP,” ujar Kamaru. (Ing)
