e-berita.com, Bolsel – Dihadapan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, dan Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Arief Fadillah, Bupati Bolsel Iskandar Kamaru secara langsung menyampaikan progres atas tindaklanjut Rekomendasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun Anggarab 2023.
Progres tersebut disampaikan Bupati yang didamping Sekda Bolsel, Marzanzius Arvan Ohy bersama Kepala Inspektorat, Ridel Paputungan saat mengikuti giat Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester I Tahun 2024, bertempat di Ballroom, Grand Kawanua Novotel Manado, Senin (10/6/2024).
Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala BPK-RI Perwakikan Sulut Arief Fadillah. Ia menjelaskan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Semester ke-II Tahun 2024 yang ditargetkan mencapai angka 75 persen.
“Visi BPK dalam melakukan kegiatan ini yaitu melakukan pemeriksaan dengan memberikan rekomendasi, pertimbangan dan pendapat. Kemudian yang kedua yaitu mencegah korupsi dan percepatan kerugian negara,” tegaa Arief.
Selanjutnya Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Steven Kandouw dalam arahannya meminta kepada para kepala daerah di Sulawesi Utara agar mengikuti arahan-arahan dari BPK karena konsekuensinya sudah jelas.
“Apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Perwakilan tadi saya kira sangat penting dan mohon ini menjadi perhatian para kepala daerah yang hadir saat ini,” imbau Wagub.
Sementara itu, Bupati Iskandar dalam pemaparannya mengungkap bahwa Kabupaten Bolsel telah berhasil memperoleh 10 kali Opini WTP secara berturut-turut yang setiap tahunnya diikuti dengan capaian progres tindak lanjut yang memuaskan.
“Saat ini dari pemantauan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada semester II tahun 2023 terdapat 632 rekomendasi. Dari angka tersebut, Pemkab Bolsel telah menyelesaikan 531 rekomendasi dengan persentase di angka 84,15 persen, dan sisanya dalam proses penyelesaian,” ulas top eksekutif di Bolsel ini.
Dalam kegiatan tersebut, turut pula dihadiri para Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Sulut bersama Sekda dan Kepala Inspektorat. (rdk)
