e-berita.com, Bolsel – Pemkab Bolsel melalui Bappelitbang mengelar forum konsultasi publik penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolsel tahun 2025, Senin (08/01/2024)
Konsultasi publik tersebut bertujuan untuk menjaring aspirasi dari para pemangku kepentingan di daerah, khususnya masyarakat terkait dengan program prioritas yang akan dilaksanakan Pemda Bolsel di tahun berikut.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Bolsel, Sunardi Kadullah menyampaikan apresiasinya kepada Pemda Bolsel atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
Menurut Ketua Bapemperda, DPRD Kabupaten Bolsel ini bahwa, lewat forum konsultasi publik penyusunan Ranwal untuk RKPD Kabupaten Bolsel 2025 ini semoga dapat menghasilkan rekomendasi yang jadi prioritas untuk dituntaskan oleh Pemda Bolsel.
“Tujuan forum konsultasi publik ini, semua rencana program pembangunan di daerah yang punya skala prioritas disampaikan oleh masyarakat, atau para pemangku kepentingan di daerah,” kata Sunardi.
Nah, dari rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan, maka wajib hukumnya Pemda Bolsel mengutamakan program yang dinilai sangat prioritas untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 mendatang.
“Kami dari DPRD pun turut menyampaikan usulan-usulan masyarakat dari Pokok-pokok pikiran (Pokir) yang kami peroleh di wilayah,” ujar Kadullah.
Ia menyebutkan, sebagai daerah baru dan beranjak berkembang, tentu masih banyak program pembangunan di daerah perlu untuk segera dituntaskan, tapi semua terkendala soal ketersesiaan anggaran.
“Meski semua program usulan masuk agenda prioritas tapi lagi-lagi keterbatasan anggaran jadi kendalanya. Nah disini kami (DPRD) berharap, Pemda mengutamakan program usulan yang dianggap paling priioritas untuk direalisasikan,” harapnya.
Perlu diketahui, sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bolsel Tahun 2021-2026, maka pada tahun 2025 nanti tema pembangunan adalah “Peningkatan Kemandirian dengan Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan” Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
• Percepatan penanggulangan kemiskinan.
• Percepatan peningkatan kualitas daya saing dan SDM.
• Pemantapan sarana dan prasarana infrastruktur teknologi.
• Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana.
• Penguatan daya saing umkm dan koperasi.
• Perwujudan tata kelola pemerintahan, ketertiban dan keamanan. (***/rdk)
