Satgas MBG Bolsel Perkuat Pengawasan, Wabup Deddy Tekankan Kualitas Gizi dan Higiene

e-berita.com, Bolsel — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) memperkuat koordinasi dan pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan program tersebut berjalan optimal, tertib, serta memenuhi standar gizi, kesehatan, dan keamanan pangan.
Penguatan koordinasi itu dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG, di Ruang Rapat Berkah, Rabu (19/8/2026).
Rapat tersebut dihadiri Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), para Kepala SPPG, anggota Satgas MBG, serta para mitra penyelenggara program. Turut hadir Asisten II dan Asisten III Setda Bolsel, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Bagian Hukum, serta jajaran Dinas Kesehatan.
Dalam rapat tersebut, Korwil SPPG menyampaikan hasil koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) melalui pertemuan daring. Salah satu poin utama yang ditekankan adalah pentingnya pengawasan secara berkelanjutan terhadap seluruh SPPG di daerah.
Pengawasan dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan program sekaligus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Korwil meminta Tim Satgas MBG melakukan kontrol secara rutin serta menggelar rapat evaluasi secara berkala. Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan diharapkan segera dibahas bersama untuk mendapatkan solusi yang tepat.
Lima SPPG Telah Beroperasi
Di Kabupaten Bolsel, saat ini terdapat enam SPPG yang masuk dalam tahapan operasional. Lima di antaranya telah beroperasi dan melayani penerima manfaat di wilayah Posigadan, Helumo, dan Bolaang Uki.
Sementara satu SPPG lainnya masih dalam tahap pemenuhan kelengkapan administrasi dan kebutuhan operasional, yakni SPPG di Desa Deaga, Kecamatan Pinolosian Tengah.
Selain itu, sejumlah SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan, antara lain di wilayah Pinolosian Timur, Desa Onggunoi Kecamatan Pinolosian, serta Desa Ilomata. Terdapat pula satu SPPG di lingkungan Polres yang masih menunggu proses verifikasi dari BGN.
Korwil SPPG meminta para mitra yayasan mempercepat proses persiapan, sehingga SPPG yang belum beroperasi dapat segera difungsikan dan memperluas cakupan pelayanan MBG di Bolsel.
Saat ini, jumlah penerima manfaat Program MBG di Bolsel telah mencapai 13.689 orang.
Korwil juga menjelaskan masih terdapat sejumlah sekolah yang belum menerima layanan makanan bergizi. Kondisi tersebut berkaitan dengan ketentuan penyaluran sebagaimana diatur dalam surat edaran BGN, terutama terkait sekolah yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan program.
Deddy: Jangan Kejar Keuntungan, Utamakan Gizi
Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah SPPG yang beroperasi, tetapi juga dari kualitas pengelolaan serta makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Ia meminta seluruh pengelola SPPG memastikan fasilitas, kebersihan, keamanan pangan, hingga kualitas menu mendapat perhatian serius.
“SPPG harus berjalan dengan baik dan jauh dari persoalan. Di sinilah diperlukan peran aktif Korwil maupun Kepala SPPG untuk sigap dalam mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul,” ujar Deddy.
Deddy juga mengingatkan para mitra agar tidak menjadikan keuntungan sebagai orientasi utama dalam menjalankan program MBG. Menurutnya, tujuan utama program tersebut adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak.
“Jangan hanya mengejar keuntungan, tetapi harus memperhatikan gizi makanan yang disalurkan. Kita ingin program ini benar-benar dapat meningkatkan kualitas gizi putra-putri kita ke depan,” tegasnya.
Menurut Deddy, kebutuhan bahan baku untuk setiap SPPG membutuhkan keterlibatan sekitar 15 pemasok atau supplier. Hal tersebut diperlukan karena tidak seluruh kebutuhan bahan pangan tersedia di Bolsel, sementara kapasitas penyedia lokal masih terbatas.
Karena itu, ia meminta Kepala SPPG dan Korwil membangun koordinasi yang kuat agar kebutuhan bahan baku dapat terpenuhi tanpa mengabaikan kualitas dan ketentuan yang berlaku.
Menu Harus Dikawal Ahli Gizi
Deddy turut menekankan pentingnya koordinasi antara Kepala SPPG dan ahli gizi dalam penyusunan menu makanan.
Menurut dia, setiap menu yang disalurkan harus memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat dan mendukung tumbuh kembang anak. Selain bergizi, menu juga perlu dibuat bervariasi agar anak-anak tidak mudah bosan.
Kualitas bahan makanan pun menjadi perhatian. Para mitra diminta memastikan seluruh bahan yang dipasok dalam kondisi bersih, sehat, berkualitas, dan layak dikonsumsi.
“Ini bisa berjalan dengan baik apabila semua pihak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kalau ada mitra yang hanya mengejar keuntungan dan tidak memperhatikan kualitas serta ketentuan program, segera laporkan,” tegas Deddy.
Ia berharap seluruh pihak dapat menjaga kebersamaan dan memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, Satgas MBG, Korwil, Kepala SPPG, ahli gizi, Puskesmas, serta para mitra.
SPPG Deaga Masih Lengkapi Persyaratan
Sementara itu, Dinas Kesehatan Bolsel menjelaskan SPPG Desa Deaga masih harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum dapat beroperasi secara penuh.
Beberapa persyaratan tersebut meliputi denah bangunan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), standar operasional prosedur (SOP), serta berbagai kelengkapan administrasi lainnya sesuai ketentuan.
Dinas Kesehatan juga menekankan aspek kompetensi relawan yang akan bertugas di SPPG. Para relawan diharapkan memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan yang dipersyaratkan.
Sebelumnya, pelatihan bagi para relawan telah dilaksanakan sebagai bagian dari pemenuhan komponen persyaratan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dinas Kesehatan juga meminta setiap SPPG membuka ruang koordinasi dengan Puskesmas setempat. Kehadiran petugas Puskesmas dalam kunjungan pengawasan diharapkan dapat diterima sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan kesehatan.
“Ketika Puskesmas datang untuk melakukan pengawasan, kami berharap dapat diterima dengan baik. Ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan pelaksanaan dan pengawasan SPPG berjalan sebagaimana mestinya,” ujar pihak Dinas Kesehatan.
Puskesmas Didorong Kawal Aspek Gizi
Selain pengawasan terhadap kebersihan dan sanitasi, koordinasi dengan Puskesmas juga dinilai penting dalam memastikan pemenuhan standar gizi.
Setiap SPPG didorong berkoordinasi dengan tenaga kesehatan, khususnya petugas yang membidangi gizi, dalam penyusunan menu maupun pemilihan bahan makanan.
Langkah tersebut diperlukan agar makanan yang disalurkan kepada siswa benar-benar sesuai dengan kebutuhan gizi yang telah ditetapkan.
Dinas Kesehatan menegaskan, sinergi antara SPPG, Puskesmas, pemerintah daerah, Satgas MBG, dan seluruh mitra merupakan kunci untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis di Bolsel berjalan aman, sehat, berkualitas, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh penerima manfaat.
Dengan penguatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan, Pemkab Bolsel berharap pelaksanaan MBG tidak hanya mampu memperluas cakupan penerima manfaat, tetapi juga benar-benar menghadirkan makanan yang bergizi, aman, dan berkualitas bagi generasi masa depan daerah. (rdk)



