e-berita.com, Bolsel – Sejumlah program strategis tahun mendatang mulai dimatangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) lewat Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, yang digelar, Kamis (15/01/2026)
Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru S.Pt, M.Si dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Bolsel, Ridwan Olii, Sekda, Marzanzius Arvan Ohy, jajaran pimpinan OPD, Camat serta sejumlah stakeholder terkait, bertempat di ruang Berkah, Kantor Bupati Bolsel di Panango.
Dalam kesempatan itu, Bupati Iskandar menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 memiliki peran strategis sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah.
“RKPD Tahun 2027 nantinya akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” paparnya.
Ditegaskannya, penyusunan RKPD harus dilakukan secara cermat, terukur, dan responsif terhadap berbagai isu strategis daerah yang masih dihadapi, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, top eksekutif ini memaparkan sejumlah prioritas pembangunan tahun 2027 yang selaras dengan dokumen RPJMD, di antaranya pengembangan diversifikasi dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah seperti kelapa, cengkeh, tuna, cabai rawit, dan cakalang.
“Pemerintah daerah juga mendorong penguatan akses layanan dasar, tata kelola pemerintahan yang partisipatif, pemberdayaan UMKM, serta reformasi birokrasi melalui digitalisasi dan peningkatan efisiensi pelayanan publik,” jelas Bupati.
Bupati turut menyoroti optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia, termasuk pemanfaatan energi sebagai faktor pendukung peningkatan produktivitas dan daya saing produk daerah serta mengingatkan seluruh perangkat daerah agar hasil konsultasi publik tidak berhenti pada tataran formalitas semata.
“Saya menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar hasil konsultasi publik ini benar-benar dijadikan bahan penyempurnaan dokumen RKPD. Jangan sampai forum ini hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus menghasilkan rumusan kebijakan dan program yang berkualitas, terarah, dan dapat dilaksanakan secara efektif,” tegasnya.
“Melalui kegiatan ini, semoga dapat diserap berbagai masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan guna menghasilkan dokumen RKPD Tahun 2027 yang inklusif, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas duet sehati Wabup Deddy Abdul Hamid ini. (**/rdk)
