E-BERITA.COM, BOLMUT – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mengajak Mitra kerja teknis untuk sama-sama mengawal proposal masyarakat yang yang diajukan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun anggaran 2022.
Hal itu disampaikan Mulyadi Pamili saat memimpin rapat kerja Komisi II DPRD bersama Mitra kerja bertempat di ruangan Komisi II DPRD Bolmut, Rabu (12/01/2022) yang dihadiri mitra kerja
Menurut Mulyadi, ajakan tersebut sangat beralasan mengingat masih banyak permohonan proposal bantuan dari masyarakat yang belum tercover dalam APBD Bolmut Tahun Anggaran 2022 yang kemudian diajukan kembali oleh masyarakat ke Pemerintah Provinsi Sulut.
Sehingga itu kata Mulyadi,hal tersebut menjadi penting untuk diperjuangkan secara bersama.
“Oleh karena itu kami mengajak Mitra kerja agar bersama-sama dengan Komisi II melakukan pengawal proposal masyarakat yang diajukan ke Provinsi,” ucap Mulyadi disela-sela rapat kerja.
Sejauh ini lanjut Mulyadi,pihaknya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait hal tersebut.
“Mereka (Masyarakat) sudah memberitahu saya bahwa ada proposal yang di ajukan ke Pemerintah Provinsi. Sehingga ini penting untuk menjadi perhatian kita semua,” katanya.
Permohonan bantuan yang diajukan masyarakat ke Pemprov Sulut ungkap Mulyadi paling banyak disektor perikanan dan kelautan serta pertanian dan peternakan.
“Karena memang masyarakat kita itu banyak berprofesi sebagai nelayan dan petani serta peternak,” jelasnya
Apalagi kata dia, penyumbang PDRB itu paling besar adalah sektor pertanian dan kelautan.
“Sehingga ini menjadi penting bagi kita semua untuk menindaklanjuti ini dengan cara bersama-sama mengawal proposal mereka (Masyarakat),” pungkasnya
Rapat kerja yang berlangsung selama 4 jam itu dihadiri mitra Kerja Komisi II yaitu Dinas Pertanian,Bagian Adminitrasi Pembangunan, Barjas, Bagian Ekonomi dan SDA, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Ketahanan Pangan, Disperindagkop, DPMPTSP yang didampingi Asisten II bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan Sekretariat Daerah.(Rhb)
