E-BERITA.COM, BOLSEL – Dalam mengoptimalkan pelayanan birokrasi, serta adanya penyesuaian dan peralihan dari jabatan fungsional ke jabatan struktural, Pemkab Bolsel kembali melakukan rolling jabatan untuk eselon IV dilingkingan Pemkab setempat, Rabu (17/11/2021)
Namun ada yang menarik dari proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan di lapangan futsal, komplek perkantoran Panango sore hari itu. Di mana dari 22 pejabat yang mendapatkan promosi jabatan sebagai kepala seksi di beberapa SKPD, tampak ada beberapa ASN yang justru tidak hadir tanpa keterangan.
Hal ini sontak membuat berang Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid yang pada saat itu mewakili Bupati untuk melantik para pejabat eselon IV.
Menurut Wabup, rolling atau pelantikan pejabat hari ini semata-mata demi pemenuhan kebutuhan di organisasi Pemerintahan. Apalagi saat ini ada regulasi terkait dengan penyesuaian atau peralihan jabatan fungsional ke struktural karena, kedepannya jabatan-jabatan fungsional itu akan hilang.
“Jadi mau tidak mau, peralihan dan pengisihan pada jabatan-jabatan yang dilantik hari ini harus dilakukan sesuai dengan regulasi,” ungkapnya.
Namun dirinya menyangkan ada sikap para ASN yang mendapat promosi justru tidak hadir. Bahkan, Wabup mewanti-wanti jangan sampai ada intervensi dari pimpinan SKPD yang melarang bawahannya ikut pelantikan ini.
“Jika ada pengisihan jabatan seperti ini, kepala OPD harus merelakan melepas bawahannya, jangan menahan, ini demi kebaikan kepemerintahan daerah, bukan pimpinannya menahan ASN tersebut. Ada ASN yang ingin hadir, tapi di tahan pimpinannya. Inikan tidak boleh,” ungkap Wabup.
Bagi pimpinan SKPD harus relah melepas dan menerima para pejabat yang dipromosikan atau dipindahtugaskan ke SKPD lain. Semua ini demi, jalannya roda birokrasi yang baik di daerah,” tegasnya.
Wabup berharap, bagi pejabat yang baru dilantik, agar segera menyesuaikan dengan jabatan dan tempat tugas yang baru.
“Saya yakin saudara-saudari mampu melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan. Serta tetap junjung profesionalitas dan loyalitas kerja,” pintanya.
Terpisah, Kepala BKPSDM Bolsel, Ahmadi Modeong mengatakan, dari 22 pejabat eselon IV yang dilantik ada 3 pejabat yang tidak hadir.
“Padalah esuai informasi mereka sebelum acara dimulai sudah berada di sekitar lokasi pelaksanaan. Namun tidak tahu mengapa saat acara dimulai mereka tidak hadir,” ungkap Ahmadi.
Disinggung terkait adanya kemungkinan intervensi dari pimpinan SKPD yang tidak rela personilnya dipromosikan ke satuan kerja yang baru, Ahmadi pun tidak mengelak.
“Bisa jadi ada kemungkinan demikian. Tapi kita akan hubungi lagi mereka. Dan SK pelantikan mereka tetap berlaku mulai hari ini,” tegasnya.
Jika pun para pejabat telah dilantik dan besoknya tidak memulai kerja di SKPD yang baru ditempatkan, maka yang bersangkutan akan diproses sesuai PP No 94 tahun 2021.
“Logikanya jabatan ini amanah dan dipercayakan oleh Pimpinan, jadi jika tidak mau menerima promosi ini, sama halnya mengabaikan kepercayaan atau amanah yang diberikan dan itu jelas melangar disiplin,” tegas Ahamdi. (irfani alhabsyi)