e-berita.com, Bolmong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) resmi membuka seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk mengisi 12 kursi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau jabatan eselon II.
Seleksi ini menjadi kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi persyaratan untuk bersaing menduduki sejumlah posisi strategis dalam struktur organisasi Pemkab Bolmong.
Kepastian pelaksanaan seleksi tersebut tertuang dalam Pengumuman Panitia Seleksi (Pansel) Nomor 01/Pansel-PPTP-BM/XI/2026 yang ditandatangani Ketua Pansel, Tahlis Gallang, S.IP., M.M.
Sebanyak 12 jabatan yang dibuka dalam seleksi terbuka tersebut mencakup posisi strategis pada jajaran asisten, sekretariat DPRD, badan, hingga sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Adapun jabatan yang akan diperebutkan meliputi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Badan Keuangan Daerah, serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Selanjutnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Sosial.
Dalam pengumuman tersebut, Pansel menetapkan sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon peserta. Di antaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bolmong atau pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
Calon peserta juga harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV, dengan pangkat dan golongan ruang minimal Pembina (IV/a).
Dari aspek kompetensi, peserta diwajibkan memiliki kemampuan teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang dilamar.
Selain itu, pelamar harus mempunyai pengalaman jabatan yang relevan dengan posisi yang dituju secara kumulatif paling singkat lima tahun. Peserta juga harus sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya sekurang-kurangnya dua tahun.
Pansel turut mensyaratkan rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik. Batas usia maksimal pelamar ditetapkan 56 tahun pada saat pelantikan.
Persyaratan lainnya meliputi kondisi kesehatan jasmani dan rohani, bebas narkoba, serta memiliki hasil penilaian prestasi kerja atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan predikat minimal baik dalam dua tahun terakhir.
Dari sisi kedisiplinan, peserta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat dalam dua tahun terakhir, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, serta tidak dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin.
Pendaftaran Dibuka hingga 30 November
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan Pansel, rangkaian seleksi akan dimulai pada 16 November 2026. Tahapan awal mencakup pengumuman lowongan, pembukaan pendaftaran, serta pengunggahan dokumen persyaratan yang berlangsung hingga 30 November 2026.
Selanjutnya, tahapan verifikasi administrasi dijadwalkan pada 17 November hingga 30 November 2026. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi akan melanjutkan ke tahapan penulisan makalah dan wawancara pada 1–3 Desember 2026.
Hasil pengolahan nilai dan perankingan, termasuk pengumuman tiga besar untuk masing-masing jabatan, dijadwalkan pada 7 Desember 2026.
Tahapan berikutnya adalah persetujuan Pejabat yang Berwenang (PyB) dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada 8 Desember 2026. Setelah itu, Pansel akan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 8–14 Desember 2026.
Sementara itu, penetapan kandidat terpilih dijadwalkan pada 14–15 Desember 2026, dengan agenda pelantikan yang direncanakan berlangsung pada 15 Desember 2026.
Pansel menegaskan bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan seleksi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, ketentuan, serta kebijakan panitia seleksi.
Seleksi terbuka ini diharapkan dapat menjaring pejabat yang memiliki kompetensi, kapasitas kepemimpinan, integritas, serta profesionalisme untuk mengisi 12 jabatan strategis tersebut dan memperkuat kinerja pemerintahan daerah. (rdk)
