e-berita.com, Bolmong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mempercepat pemenuhan data dan dokumen untuk pelaksanaan pelaporan Monitoring Center for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Tahun 2026.
Sebagai tindak lanjut atas arahan Bupati Bolaang Mongondow, Wakil Bupati Dony Lumenta, S.Tr.T., memimpin langsung rapat desk dan evaluasi teknis pelaporan MCSP KPK yang digelar di Ruang Rapat Wakil Bupati, Senin (28/9/2026).
Rapat tersebut difokuskan pada percepatan pengumpulan data, sinkronisasi dokumen, serta penyelesaian berbagai kendala teknis yang dihadapi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh indikator penilaian tata kelola pemerintahan yang ditetapkan KPK dapat dipenuhi secara optimal.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Dony Lumenta menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat, solid, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan seluruh kebutuhan administrasi pelaporan MCSP.
“Pelaporan MCSP bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Karena itu, saya minta seluruh OPD bekerja maksimal, tidak ada yang lalai, dan seluruh dokumen harus diselesaikan tepat waktu serta sesuai ketentuan,” tegas Dony.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pimpinan OPD bersama tim teknis terus memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera diselesaikan tanpa menghambat proses pelaporan.
“Jangan menunggu batas waktu. Jika ada kendala segera dikoordinasikan dan diselesaikan bersama. Target kita jelas, seluruh indikator MCSP dapat terpenuhi dengan kualitas data yang baik sehingga hasil penilaian Kabupaten Bolaang Mongondow semakin meningkat,” tambahnya.
Dalam upaya mengoptimalkan capaian MCSP KPK Tahun 2026, Pemkab Bolmong melibatkan 11 OPD pengampu utama yang menjadi ujung tombak pemenuhan data dan dokumen, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretariat DPRD, Badan Keuangan Daerah (BKD), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Inspektorat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP).
Melalui rapat teknis tersebut, Pemkab Bolmong berharap seluruh proses pelaporan MCSP KPK Tahun 2026 dapat berjalan sesuai target dan menghasilkan capaian yang maksimal. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel di Kabupaten Bolaang Mongondow. (rdk)
