e-berita.com, Bolsel — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 yang dirangkaikan dengan Hari Kartini ke-147, Senin (27/04/2026).
Kegiatan berlangsung khidmat di Lapangan Alun-Alun Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, dengan diikuti jajaran pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat.
Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru. Turut hadir Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, pimpinan TP-PKK, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, para pejabat struktural, aparatur sipil negara (ASN), para sangadi, hingga perwakilan organisasi perempuan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Iskandar membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ia menegaskan bahwa momentum tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah harus dimanfaatkan sebagai titik penguatan kapasitas fiskal serta peningkatan efisiensi anggaran di daerah.
Menurutnya, kebijakan daerah perlu diselaraskan dengan program pemerintah pusat guna menekan ketimpangan pembangunan. “Otonomi daerah adalah instrumen utama untuk memastikan pelayanan publik hadir lebih dekat dan nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi anggaran dan inovasi birokrasi agar program pembangunan tepat sasaran, sejalan dengan tema peringatan tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”.
Selain menyoroti aspek tata kelola pemerintahan, Bupati Iskandar turut memberikan perhatian pada peringatan Hari Kartini. Ia menyebut bahwa semangat emansipasi perempuan di Bolsel telah terwujud dalam praktik, ditandai dengan banyaknya perempuan yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan pemerintah daerah.
“Di Bolsel, perempuan memiliki peran strategis di posisi-posisi kunci pemerintahan. Ini membuktikan bahwa profesionalisme menjadi standar utama,” katanya.
Ia berharap semangat perjuangan Kartini terus menjadi inspirasi dalam membangun daerah yang inklusif dan berkelanjutan. “Kompetensi harus menjadi panglima dalam pelayanan publik tanpa memandang sekat gender,” tambahnya.
Peringatan yang menggabungkan dua momentum nasional ini diharapkan semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif sekaligus mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan. (rdk)
