e-berita.com, Boltara – Bertempat di ruang kerjanya, Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sirajudin Lasena, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah yang digelar secara virtual, Senin (13/04/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir. Selain membahas langkah strategis pengendalian inflasi di daerah, agenda ini juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan tiga juta rumah, serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sirajudin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Boltara berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di daerah.
“Pengendalian inflasi merupakan prioritas utama pemerintah daerah. Kami terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk TPID, guna memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok bagi masyarakat,” ujar Sirajudin.
Ia juga menambahkan bahwa dukungan terhadap program nasional, seperti pembangunan tiga juta rumah dan penyelenggaraan jaminan produk halal, menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami siap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat, baik dalam penyediaan perumahan layak bagi masyarakat maupun dalam memastikan produk yang beredar telah memenuhi standar halal. Ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah,” tegasnya.
Bupati Sirajudin turut menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar setiap program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kunci keberhasilan ada pada kolaborasi. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah harus bergerak bersama, responsif terhadap dinamika di lapangan, serta proaktif dalam mengantisipasi potensi gejolak harga,” tambahnya.
Dalam rakor tersebut, Bupati didampingi oleh Wakil Bupati Boltara, Moh. Aditya Pontoh, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Boltara. (*/irf)
