DPRD Bolsel Gelar Paripurna Penetapan LKPj Bupati TA 2020

E-BERITA.COM, BOLSEL – Bertenpat di ruang Paripurna Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Rabu (21/04/2021), sore tadi mengelar Paripurna tahap II dalam rangka Penetapan Laporan Keterangan Pertangng jawaban (LKPj) Bupati Bolsel tahun anggaran 2020.
Tampak saat paripurna tahan II Penetapan LKPj Bupati TA 2020 berlangsung
Paripurna tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olli dan turut didampingi dua unsur pimpinan lainnya, yakni Wakil Ketua I, Salman Mokoagow dan Wakil Ketua II, Hartina Badu. Turut hadir pula Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid yang mewakili Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru.
Tampak saat penyampaian tanggapan fraksi trisakti DPRD atas LKPj Bupati 2020
Dalam penyampaiannya, Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olli mengatakan, dilaksanakannya Paripurna penetapan ini sebagai perintah Undang-undang serta regulasi yang ada.
Penandatangan nota kesepahaman terkaid LKPj Bupati Bolsel 2020 oleh Wakil Bupatu, Deddy Abdul Hamid
” Setelah melalui proses pembahasan yang cukup menyita waktu, tenaga dan pikiran, akhirnya hasil dari pada pembahasan telah dirampungkan dan disampaikan lewat Paripurna penetapan hari ini,” ujar Arifin.
Penandatangan Nota Kesepahaman oleh Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii atas LKPj Bupati 2020
Disampaikan lagi, dalam proses pembahasan lewat tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD, untuk LKPj Bupati 2020 ini, dihasilkan sejumlah rekomendasi untuk nantinya dapat ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.
“Harapannya, rekomendasi Pansus DPRD ini dapat ditindak lanjuti oleh pihak eksekutif,” harapnya.
Tampak suasana dalam ruangan Paripurna
Sementara itu, Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid menyampaikan apresiasnya atas terlaksananya Paripurna ini. Deddy pun menyampaikan, adapun hasil dari pelaksanaan program kegiatan tahun 2020, menjadi tangung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif.
” Pun demikian, kita patut bersyukur karena dalam enam tahun berturut-turut Bolsel meraih opini WTP dari BPK. Ini jadi bukti bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah telah sesuai aturan,” ungkap Deddy.
Ia pun meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menindaklanjuti rekomemdasi Pansus DPRD terkait LKPj ini.
” Sehingga kedepannya hasil rekomendasi ini menjadi acuan kita di Pemerintahan untuk lebih baik lagi dalam merencanakan serta melaksanakan program,” tutupnya.
Sekedar informasi, dalam tanggapan tiga fraksi DPRD Bolsel masing-masing Fraksi Trisakti, Fraksi Gerakan Golkar dan Fraksi Restorasi Persatuan Kebangkitan, semuanya menerima LKPj Bupati Bolsel 2020 untuk ditetapkan, meski ada catatan-catatan untuk dilakukan pembenahan.
Paripurna ini pun dihadiri 17 dari 20 Anggota Legislatif (Aleg), Sekda, para Asisiten, Staf Ahli dan seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkab setempat. (Advetorial/redaksi)
Exit mobile version