e-berita.com, Manado – Mengantisipasi penyebaran Virus African Swine Fever (ASF) di Sulut, Wakil Bupati (Wabup) Bolsel, Deddy Abdul Hamid bersama instansi terkait mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Provinsi Sulut, bertempat di gedung Cengkeh, Manado, Senin (05/06/2023)
Diketahui Virus ASF menyerang ternak babi semua umur yang menyebabkan babi sakit dengan tingkat kematian 100 persen.
Virus ASF sendiri bukan zoonosis (tidak menular ke manusia) namun bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar karena belum ada vaksin maupun obatnya.
Provinsi Sulut masih menjadi sedikit daerah yang bebas ASF namun ancaman ASF sudah sangat mengkhawatirkan dengan adanya lalu lintas daging babi secara ilegal dari provinsi tetangga.
Peraturan menteri pertanian nomor 17 tahun 2023 telah mengatur tata cara pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di wilayah RI dimana lalu lintas hewan/produk hewan tidak bisa dilakukan dari daerah tertular ASF ke daerah yang bebas ASF.
Dalam RDP tersebut, Wabup menegaskan bahwa Pemkab Bolsel bersama Polres Bolsel telah melaksanakan upaya pengendalian dan pencegahan penyebaran ASF masuk wilayah Sulut melalui pos perbatasan wilayah kepolisian kecamatan posigadan dan kecamatan Bolaang Uki sebagai akses masuk ternak babi secara ilegal, dengan cara mengembalikannya ke daerah asal atau ditolak masuk.
“Ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain belum adanya penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku orang yang membawa ternak babi ilegal, belum ada anggaran dan lokasi lahan pemusnahan ternak babi ilegal. Kemudian, belum ada pejabat otoritas viteriner atau dokter hewan yang berwenang di Bolsel dalam penindakan lalu lintas ternak babi ilegal,” ujar Wabup.
Wabup juga menyarankan terkait pendirian pos Check Point’ lalu lintas hewan yang memadai di wilayah perbatasan Kabupaten Bolsel dan pemenuhan kebutuhan operasional bagi petugas pos tersebut.
“Upaya pencegahan penyebaran virus ASF hendaknya tidak hanya menjadi tanggung jawab kabupaten Bolsel dan Bolmut, akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh wilayah provinsi Sulut,” ungkapnya. (rdk)