e-berita.com, Bolsel — DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi kelembagaan dalam mengawal arah pembangunan daerah agar selaras dengan kebijakan nasional.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Bolsel dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya, Jumat (14/8/2026)
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bolsel, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, dipimpin langsung Ketua DPRD Bolsel Ir. Ariffin Olii.
Hadir dalam agenda tersebut unsur pimpinan dan anggota DPRD Bolsel, Bupati Bolsel Dr (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Dr (C) Marzanzius A. Ohy, S.STP., MAP., pimpinan perangkat daerah, para camat dan sangadi, serta jajaran ASN di lingkungan Pemkab Bolsel.
Bagi DPRD Bolsel, rapat paripurna tersebut bukan sekadar agenda seremonial kenegaraan. Forum ini menjadi bagian penting bagi lembaga legislatif daerah untuk memahami arah kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait prioritas pembangunan dan kebijakan fiskal yang nantinya akan berdampak terhadap daerah.
Dalam pengantar sidang, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan komitmen DPR RI untuk terus memperkuat tiga fungsi utama parlemen, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, termasuk dalam mengawal berbagai agenda strategis nasional pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.
Salah satu agenda penting yang menjadi perhatian adalah pembahasan RUU APBN 2027 dengan tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.”
Tema tersebut dinilai memiliki relevansi kuat dengan kepentingan daerah, mengingat kebijakan anggaran nasional akan berpengaruh terhadap arah pembangunan, transfer ke daerah, pelayanan publik, hingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, dalam pidato kenegaraannya, Presiden RI memaparkan kondisi serta arah perekonomian nasional. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga ketahanan ekonomi melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat, pengelolaan fiskal yang disiplin, penguatan sumber daya alam, hilirisasi, pemberantasan kebocoran penerimaan negara, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan sejumlah agenda prioritas nasional, antara lain kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta percepatan penurunan kemiskinan.
Rencana tersebut ditopang dengan Belanja Negara sebesar Rp4.097,2 triliun dan Pendapatan Negara sebesar Rp3.426 triliun, dengan target defisit sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah juga mematok target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 sebesar 6 persen dengan inflasi dijaga pada kisaran 2,5 persen.
Ketua DPRD Bolsel Ariffin Olii menilai arah kebijakan nasional yang disampaikan dalam pidato kenegaraan penting menjadi perhatian bersama, termasuk bagi DPRD sebagai lembaga representasi masyarakat di daerah.
Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah tetap berpijak pada kepentingan masyarakat serta mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Pidato kenegaraan ini menjadi momentum bagi kita untuk melihat arah pembangunan nasional sekaligus bagaimana kebijakan tersebut dapat diterjemahkan dan dikawal di daerah,” ujar Ariffin.
Ia menegaskan, DPRD Bolsel akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal, terutama dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan daerah memiliki manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“DPRD akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, tetapi pada saat yang sama fungsi pengawasan harus tetap berjalan. Yang paling utama adalah bagaimana kebijakan pembangunan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ariffin juga menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan DPRD dalam menerjemahkan prioritas nasional ke dalam kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat Bolsel.
Sementara itu, Bupati Iskandar Kamaru mengatakan pidato Presiden memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan program pembangunan dengan prioritas nasional.
“Pidato Presiden menjadi pedoman bagi kami di daerah untuk menyelaraskan pembangunan dengan prioritas nasional. Pemkab Bolsel akan terus memperkuat ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan rakyat,” kata Iskandar.
Ia menambahkan, berbagai kebijakan nasional tersebut akan diterjemahkan melalui program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi momentum bagi DPRD Bolsel untuk mempertegas posisi kelembagaan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan, sekaligus sebagai lembaga yang memiliki mandat mengawal kepentingan masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. (**/rdk)