e-berita.com, Bolsel — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyusul meningkatnya ancaman titik panas selama puncak musim kemarau pada Agustus hingga September 2026.
Langkah tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin Gubernur Sulut Yulius Selvanus di Kantor Gubernur Sulut, Manado, Rabu (26/8/2026).
Mewakili Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., Asisten I Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Alsyafri U. Kadullah hadir dalam rapat tersebut bersama jajaran Forkopimda Sulut, para bupati/wali kota se-Sulut, perangkat daerah terkait serta instansi vertikal.
Asisten I Alsyafri mengatakan, dalam rapat tersebut Gubernur Yulius menekankan pentingnya pemerintah daerah segera menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Menurutnya, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci menghadapi potensi karhutla. Pemerintah daerah diminta memperkuat sinergi dengan TNI, Polri dan instansi vertikal, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing.
“Gubernur juga meminta pemerintah daerah segera membentuk posko bencana permanen sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana,” ujar Alsyafri.
Selain itu, pemerintah kecamatan dan desa diminta lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan karhutla, khususnya bahaya pembakaran lahan secara sembarangan saat membuka areal pertanian atau perkebunan.
Data pemantauan satelit periode Juli-Agustus 2026 menunjukkan terdapat 1.119 titik panas (hotspot) yang terdeteksi di wilayah Sulawesi Utara. Bolsel tercatat memiliki 11 hotspot.
Sementara itu, jumlah hotspot tertinggi terdeteksi di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebanyak 359 titik, disusul Kabupaten Bolaang Mongondow sebanyak 213 titik dan Bolaang Mongondow Utara sebanyak 138 titik.
Tak hanya karhutla, rapat tersebut juga membahas dampak musim panas berkepanjangan terhadap kondisi wilayah, termasuk ancaman kekeringan dan potensi gagal panen.
Pemerintah kabupaten dan kota di Sulut diminta melakukan pemantauan serta melaporkan kondisi wilayah secara berkala pada setiap awal bulan. Laporan tersebut juga mencakup kebutuhan anggaran untuk penanganan kekeringan maupun dampak lainnya yang berpotensi muncul akibat cuaca ekstrem.
Alsyafri menegaskan, Pemkab Bolsel akan menindaklanjuti arahan pemerintah provinsi dengan memperkuat koordinasi dan langkah pencegahan hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
“Pencegahan dan kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini. Kami mengajak masyarakat bersama-sama mencegah kebakaran, termasuk tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Alsyafri turut didampingi Kepala BPBD Bolsel Arfan Jafar dan Plt. Camat Bolaang Uki.
Pemkab Bolsel berharap kolaborasi pemerintah dan masyarakat dapat memperkecil risiko terjadinya karhutla sekaligus memastikan penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi bencana di lapangan. (rdk)