e-berita.com, Bolsel — Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, menegaskan pentingnya penguatan peran Inspektorat Daerah sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pengelolaan keuangan desa agar berjalan tertib, transparan, akuntabel, serta bebas dari penyimpangan.
Penegasan tersebut disampaikan Deddy saat membuka Coaching Clinic Audit Pengelolaan Keuangan Desa yang digelar di Hotel Quality Manado, Rabu (26/8/2026).
Menurut Deddy, semakin besar alokasi anggaran yang dikelola pemerintah desa harus dibarengi dengan sistem tata kelola dan pengawasan yang semakin kuat. Hal itu penting agar setiap rupiah anggaran desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Inspektorat tidak lagi sekadar bertindak sebagai penemu kesalahan, tetapi harus tampil sebagai mitra konsultatif dan penjamin mutu. APIP harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini atau early warning system serta memberikan solusi sebelum permasalahan berkembang menjadi ranah hukum,” tegas Deddy.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Sekretaris Daerah Bolsel M. Arvan Ohy, S.STP., MAP., jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kabupaten Bolsel, serta peserta kegiatan.
Deddy meminta pelaksanaan coaching clinic tidak berhenti pada aspek peningkatan kapasitas auditor, tetapi mampu memperkuat sistem pengawasan secara menyeluruh.
Setidaknya terdapat empat fokus utama yang ditekankan, yakni optimalisasi pemanfaatan aplikasi digital dalam pengawasan, pengawalan proses pengadaan barang dan jasa desa, penguatan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta camat, dan memastikan seluruh desa di Bolsel mampu menerapkan pengelolaan keuangan yang tertib administrasi serta akuntabel.
Selain itu, Deddy juga menargetkan penguatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) hingga Level 3 secara penuh dan berkelanjutan.
“SPIP adalah tanggung jawab manajemen. Jangan menganggap SPIP hanya urusan pemenuhan berkas Inspektorat. Pimpinan OPD adalah owner of risk di instansinya masing-masing dan harus mampu mendeteksi serta memitigasi risiko sebelum menjadi temuan,” ujarnya.
Wakil Bupati juga mendorong jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bekerja dengan menjunjung tinggi integritas, dedikasi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, Inspektorat diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjadi strategic partner dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.
BPKP Dorong Penguasaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara Heru Setiawan menekankan pentingnya penguasaan tiga aspek utama bagi APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan, yakni tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian dan kepatuhan terhadap regulasi.
Heru mengatakan, auditor harus memahami secara utuh aturan maupun sistem pemerintahan desa. Pemahaman tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi titik-titik kritis serta berbagai risiko yang berpotensi muncul dalam pengelolaan keuangan desa.
Ia juga mendorong auditor memperkuat pelaksanaan pengawasan melalui uji petik serta menguasai penggunaan aplikasi Siskeudes. Menurutnya, pemanfaatan sistem tersebut dapat membantu auditor mengidentifikasi risiko pengelolaan keuangan desa secara lebih sistematis.
“Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya sama seperti pengelolaan anggaran, yaitu penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Tiga tahapan inilah yang menjadi ranah manajemen yang harus kita awasi,” jelas Heru.
Heru turut mengingatkan para auditor agar terus meningkatkan kompetensi dan wawasan. Menurutnya, kualitas pengawasan sangat ditentukan oleh kemampuan APIP memahami regulasi, sistem pemerintahan, serta perkembangan tata kelola keuangan yang terus berubah.
Ia pun mendorong auditor membangun kebiasaan membaca dan belajar secara berkelanjutan agar fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara profesional dan optimal.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolsel berharap pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa semakin efektif, sekaligus mampu mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan. (rdk)