e-berita.com, Bolsel – Terkait dugaan adanya mafia solar bersubsidi di SPBU Soguo, Kecamatan Bolaang Uki, terus menarik perhatian publik apalagi ada indikasi keterlibatan oknum anggota DPRD Bolsel, berinisial ZM alias Kifli dalam praktek culas tersebut.
Sorotan makin tajam, ketika munculnya desakan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Garda Tipikor Indinesia (GTI) Sulawesi Utara yang mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memeriksa aliran dana yang diduga berkaitan dengan oknum anggota DPRD Bolsel dalam polemik penjualan kembali solar bersubsidi.
Hal itu ditegaskan oleh, Ketua DPD GTI Sulawesi Utara, Risat Sanger, S.IP,. Ia mengatakan, pemeriksaan transaksi keuangan penting dilakukan untuk mengungkap apakah terdapat aliran dana dari dugaan penjualan solar subsidi melalui jalur ilegal.
“Kami minta PPATK periksa karena ini sangat berbahaya jika terbukti,” tegas Risat.
Menurutnya, dugaan penyalahgunaan BBM subsidi tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan solar dengan harga dan mekanisme sesuai ketentuan.
“Jangan diam jika sudah viral baru bertindak. Polres Bolsel harus menindaki masalah ini,” ucapnya.
GTI berharap penelusuran tidak hanya menyasar aktivitas pengisian di SPBU, tetapi juga melihat kemungkinan adanya aliran uang, pihak yang diduga menjadi penghubung, serta penerima keuntungan apabila dugaan penjualan kembali solar subsidi terbukti.
Sebelumnya, dugaan permainan solar bersubsidi di SPBU Soguo, berkembang menjadi isu yang menyeret nama seorang oknum anggota DPRD Bolsel berinisial ZM alias Kifli.
Oleh sumber yang engan namanya dipublikasikan menyebut, ZM menerima setoran dari IT alias Iwan yang diduga merupakan karyawan SPBU Soguo.
IT disebut-sebut berperan dalam penjualan kembali solar bersubsidi kepada pihak tertentu dengan harga jauh di atas harga resmi pertamina.
Namun, sampai dengan berita ini kembali diturunkan, ZM alias Kifli belum memberi keterangan resmi, meski upaya konfirmasi via pesan WhastApp telah dilakukan namun belum direspon.
Sementara itu, pihak manajemen SPBU Soguo membantah adanya pelanggaran dalam pelayanan penyaluran BBM di lingkungan SPBU.
Har Bunsal mengatakan, pelayanan penyaluran BBM di SPBU Soguo telah mengikuti standar operasional yang berlaku. Namun terkait isu penjualan solar dengan harga lebih tinggi di luar SPBU, ia menyatakan hal tersebut berada di luar pengetahuan dan kewenangan pihaknya.
“Kalau di lingkungan SPBU sudah sesuai aturan. Kalau isu jual dengan harga tinggi itu di luar pengetahuan SPBU,” ungkap Har via pesan WhatsApp kepada wartawan.
Publik kini menunggu penindakan dari aparat penegak hukum untuk memastikan apakah dugaan permainan solar bersubsidi di SPBU Soguo benar merupakan praktik penyimpangan atau sekadar informasi yang belum terbukti kebenarannya. (***)