e-berita.com, Bolsel — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mengarahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk memperkuat layanan dasar sekaligus membiayai sejumlah program yang manfaatnya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., dalam Rapat Paripurna DPRD Bolsel dengan agenda Pembicaraan Tingkat I atas penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bolsel, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Kamis (13/8/2026), dipimpin Ketua DPRD Bolsel Ir. Ariffin Olii.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah memaparkan asumsi penambahan pendapatan daerah beserta arah pemanfaatannya untuk membiayai sejumlah sektor prioritas.
Bupati Iskandar mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bolsel yang dinilai telah bergerak cepat mengagendakan pembahasan Perubahan APBD 2026.
Menurutnya, tambahan kemampuan fiskal daerah harus dikelola secara terukur dan diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
“Tambahan fiskal daerah kita arahkan pada program-program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Iskandar.
Pendidikan Jadi Salah Satu Prioritas
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan dan pemenuhan fasilitas Asrama Mahasiswa Bolsel di Gorontalo.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan seragam bagi siswa tingkat SD dan SMP serta dukungan beasiswa pendidikan untuk jenjang S1 hingga S3.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.
Sementara pada sektor kesehatan, perhatian diarahkan pada pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan serta pengadaan alat kesehatan guna memperkuat kualitas pelayanan di RSUD Bolsel.
Penguatan sarana dan sumber daya kesehatan dinilai penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal, sekaligus meningkatkan kapasitas rumah sakit daerah dalam memberikan layanan kesehatan.
Ketahanan Pangan hingga Kebutuhan PPPK
Di bidang ketahanan pangan, Pemkab Bolsel mengalokasikan anggaran untuk penyediaan cadangan pangan daerah serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Program tersebut diarahkan untuk membantu menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas pangan.
Di sisi lain, tambahan kemampuan fiskal daerah juga dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan aparatur, terutama dalam pemenuhan kebutuhan belanja gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Setelah mendengarkan Nota Keuangan beserta dokumen pendukung yang disampaikan pemerintah daerah, tiga fraksi DPRD Bolsel secara bulat menerima dan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Bupati Iskandar berharap seluruh proses pembahasan hingga evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat berjalan lancar. Dengan demikian, Perubahan APBD 2026 segera memperoleh nomor register dan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan program yang telah ditetapkan.
Ia menargetkan pelaksanaan program dalam APBD Perubahan tersebut sudah dapat mulai berjalan pada September 2026.
“Semoga kita segera mendapatkan nomor register dari pihak Provinsi, sehingga APBD Perubahan ini dapat segera running dan direalisasikan pada bulan September nanti,” pungkas Bupati Iskandar. (**/rdk)