e-berita.com, Bolmong – Upaya memperkuat kapasitas dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Hal itu terlihat dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Bolmong, Selasa (09/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung sukses tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, SE., M.Si., serta jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), dan seluruh anggota BPD dari berbagai desa di Kabupaten Bolmong.
Agenda strategis ini merupakan hasil kolaborasi antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) ABPEDNAS Sulut, yang bertujuan meningkatkan pemahaman anggota BPD terkait tugas, fungsi, serta tanggung jawab dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Selain membahas penguatan kelembagaan BPD, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi program Jaga Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Program ini akan dikawal bersama melalui pemantauan langsung pelaksanaannya di sejumlah sekolah.
Dalam sambutannya, Bupati Yusra Alhabsyi menegaskan bahwa BPD memiliki posisi yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“BPD adalah representasi masyarakat desa yang memiliki fungsi penting dalam menampung aspirasi, melakukan pengawasan, serta menjaga jalannya pemerintahan desa agar tetap berjalan sesuai aturan. Karena itu, penguatan kapasitas anggota BPD menjadi kebutuhan yang sangat penting demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel,” ujar Bupati Yusra.
Sebagai Ketua Dewan Pembina DPC ABPEDNAS Bolmong, Yusra juga mengajak seluruh anggota BPD untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan membangun sinergi dengan pemerintah desa dalam menyukseskan berbagai program pembangunan.
“Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berkomitmen mendukung penguatan kelembagaan desa. Saya berharap BPD dapat menjadi garda terdepan dalam mengawal pembangunan dan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula penyerahan Surat Keputusan (SK) DPC ABPEDNAS Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Feri Tas, SH., M.Hum., M.Si., yang hadir mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Jacob H. Pattipeilohy, selaku Ketua Dewan Penasehat DPD ABPEDNAS Sulut.
Wakajati Sulut menekankan pentingnya peran BPD dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa agar terhindar dari berbagai persoalan hukum yang dapat menghambat pembangunan.
“BPD merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan desa. Melalui fungsi pengawasan yang dijalankan secara profesional dan sesuai regulasi, BPD dapat menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam mencegah penyimpangan serta memastikan penggunaan anggaran desa berjalan tepat sasaran,” kata Feri Tas.
Ia juga mengapresiasi antusiasme anggota BPD se-Bolmong yang mengikuti kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Pataka ABPEDNAS yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD ABPEDNAS Sulut, Senator Ir. Stefanus B.A.N. Liow, sebagai simbol penguatan organisasi dan konsolidasi kelembagaan BPD di daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Tasrifin Muljana Abdul, SH., MH, Koordinator Kejati Sulut Indra Saragih, SH., MH, jajaran pengurus DPD dan DPC ABPEDNAS, serta para anggota BPD dari seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
Untuk memperkaya pemahaman peserta, kegiatan juga menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, yakni Ermin Torah, SE selaku Pimpinan Wilayah Bulog Sulawesi Utara dan Gorontalo, Erie Yulianto, SH., MH selaku Asisten Intelijen Kejati Sulut, serta akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh anggota BPD di Kabupaten Bolaang Mongondow semakin memahami tugas dan kewenangannya, mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, serta menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (**/rdk)