e-berita.com, Bolmong — Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yusra Alhabsyi, SE, M.Si, kembali menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan petani dengan turun langsung ke lapangan mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan mendesak para petani di daerahnya.
Rabu (06/05/2026), pagi hingga sore tadi, secara maraton top eksekutif di Bolmong ini menggelar audiensi dan dialog bersama petani serta penyuluh pertanian di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang Timur, dan Kecamatan Bolaang.
Kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Yusra menyebut, forum ini menjadi ruang untuk memastikan pemerintah daerah benar-benar memahami kebutuhan riil petani, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran yang terbatas.
“Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin memaksimalkan pembangunan dan pemberdayaan petani,” ujarnya di hadapan peserta dialog.
Dalam suasana diskusi yang terbuka, para petani menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari akses sarana produksi hingga dukungan peningkatan hasil perkebunan. Yusra menegaskan bahwa pendekatan dialog langsung seperti ini menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Menurutnya, meski pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran, aspirasi petani tetap menjadi prioritas. “Pemerintah daerah bakal mengupayakannya lewat musyawarah seperti ini,” kata dia.
Yang menarik, Yusra menolak pola lama birokrasi yang cenderung menunda realisasi usulan masyarakat. Ia menegaskan tidak ada lagi istilah “ditampung” tanpa kejelasan tindak lanjut.
“Di zaman saya tidak ada istilah ditampung. Semua usulan petani yang telah disepakati di forum ini bakal dieksekusi,” tegasnya.
Ia bahkan berjanji akan turun kembali ke lapangan untuk memastikan setiap program bantuan benar-benar dimanfaatkan dan berdampak pada peningkatan hasil perkebunan di Bolaang Mongondow.
Selain itu, Yusra juga memperkenalkan skema swakelola dalam penyaluran bantuan. Skema ini diharapkan mampu menjamin distribusi yang lebih merata sekaligus meminimalkan potensi kecemburuan sosial di kalangan petani.
“Nantinya program bantuan tersebut akan diswakelola agar memastikan semua petani dapat merasakannya,” pungkasnya.
Langkah turun langsung ke desa-desa ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah mulai menggeser pendekatan pembangunan, dari sekadar perencanaan di atas meja menjadi berbasis kebutuhan nyata di lapangan. (**/rdk)