e-berita.com, Bolsel — Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, memimpin rapat Exit Meeting bersama Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara, yang berlangsung di Ruang Rapat Berkah, Kantor Bupati Bolsel, Selasa (05/05/2026).
Rapat tersebut menjadi penanda berakhirnya masa tugas lapangan tim auditor BPK dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk tahun anggaran sebelumnya.
Dalam kesempatan itu, Tim BPK memaparkan sejumlah temuan penting dari hasil pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan difokuskan pada kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).
Secara umum, BPK menilai administrasi keuangan daerah telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat sejumlah catatan strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Salah satu sorotan utama adalah sektor pengelolaan aset, khususnya kendaraan dinas. Berdasarkan uji petik, masih ditemukan ketidaksesuaian data dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), di mana kendaraan yang rusak berat atau hilang masih tercatat sebagai aset aktif.
“OPD diimbau segera melaporkan kondisi riil aset kepada bagian terkait agar dapat dilakukan koreksi secara akurat,” ujar perwakilan Tim Pemeriksa BPK.
Selain itu, BPK juga menyoroti sejumlah aspek lain, di antaranya:
Belanja Pegawai dan TPP: Pemerintah daerah diminta memperkuat dasar hukum pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk tahun 2026. Perhitungan TPP juga harus mempertimbangkan akumulasi ketidakhadiran pegawai secara presisi.
Sektor Kesehatan: Pengadaan obat diharapkan mengikuti mekanisme Etalase Konsolidasi sesuai arahan Kementerian Kesehatan guna mencegah pemborosan. Perhitungan jasa pelayanan di Puskesmas juga perlu mengacu pada regulasi terbaru.
Pengawasan Konstruksi: BPK menegaskan agar satu konsultan pengawas tidak menangani lebih dari tiga paket pekerjaan secara bersamaan untuk menjaga kualitas proyek.
Meski demikian, progres administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dinilai menunjukkan tren positif dan termasuk yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara. Dukungan dari seluruh OPD diharapkan dapat menjaga kinerja tersebut demi meraih opini audit terbaik.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid menyampaikan apresiasi kepada Tim BPK yang telah melaksanakan audit selama lebih dari satu bulan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK dan seluruh tim yang telah bekerja. Semoga selama pelaksanaan audit semuanya tetap dalam kondisi sehat dan baik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti seluruh catatan yang disampaikan, yang berjumlah sekitar 13 poin rekomendasi.
“Seluruh catatan ini akan menjadi perhatian serius dan bahan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Wabup juga menekankan pentingnya validasi data penerima bantuan sosial agar tidak menimbulkan temuan di masa mendatang.
“Ke depan, penerima bantuan harus dipastikan dan diinformasikan dengan jelas agar penggunaan bantuan tepat waktu dan tidak menjadi catatan,” tambahnya.
Di akhir kegiatan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pemeriksaan terdapat hal-hal yang kurang berkenan, sekaligus berharap mendapatkan arahan lanjutan dari BPK untuk perbaikan ke depan.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara. (rdk)
