e-berita.com, Bolsel — Sinergitas antara eksekutif dan legislatif ditegaskan sebagai fondasi utama dalam menjalankan mandat rakyat sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan melalui fungsi check and balance.
Hal ini disampaikan Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), H. Iskandar Kamaru, dalam Rapat Paripurna Tahap II Tahun Sidang ke-2 2025–2026 di Ruang Sidang DPRD, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Rabu (29/4/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Ariffin Olii, didampingi jajaran pimpinan dan anggota dewan. Turut hadir Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, para asisten, pimpinan perangkat daerah, serta aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolsel.
Agenda utama rapat meliputi penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 serta pengesahan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan apresiasi kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD dan seluruh anggota legislatif atas kontribusi pemikiran dan masukan konstruktif selama pembahasan berlangsung. Ia menilai, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Terkait relokasi masyarakat di wilayah Pintadia, pemerintah daerah berkomitmen segera menuntaskannya. Lahan dan bangunan telah disiapkan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan mempercepat peningkatan layanan dasar, khususnya penyediaan air bersih. Bupati menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum melalui unit terkait untuk segera memperbaiki kapasitas pipa air di wilayah Pintadia, Tolondadu, dan Pinolosian. Sebagai langkah keberlanjutan, Pemda tengah menyiapkan peraturan bupati mengenai retribusi air bersih.
Dalam forum tersebut, Bupati juga mengungkapkan rencana kerja sama internasional melalui program Sister City antara Kabupaten Bolsel dan salah satu kota di Jepang. Komunikasi dengan perwakilan pemerintah Jepang di Manado telah terjalin, dan kunjungan wali kota dari Jepang dijadwalkan berlangsung pada akhir Mei 2026.
Kerja sama ini mencakup sejumlah sektor strategis, antara lain pengembangan perikanan melalui penanaman modal asing, dukungan hibah lahan seluas 5 hektare di Dudepo, bantuan armada pemadam kebakaran dan ambulans, serta peluang penempatan 200 tenaga kerja lulusan SMK asal Bolsel setiap tahun ke Jepang.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah daerah akan memfasilitasi pelatihan bahasa dan peningkatan keterampilan bagi calon tenaga kerja sebelum diberangkatkan.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan bersama atas diterimanya LKPJ Tahun 2025 serta persetujuan tujuh Ranperda inisiatif pemerintah daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. (rdk)