e-berita.com, Bolmong — Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Komunikasi Eksekutif Pengawasan yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bagi pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (21/4/2026).
Rakor tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi pengawasan sekaligus penyerahan Laporan Eksekutif Daerah (LED) kepada kepala daerah.
Dokumen LED merupakan laporan semesteran yang disusun BPKP, berisi hasil pengawasan komprehensif, rekomendasi kebijakan (policy brief), serta evaluasi terhadap pelaksanaan program-program prioritas pemerintah daerah.
Dalam laporan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi fokus evaluasi, di antaranya pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan sektor kesehatan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Bupati Yusra Alhabsyi menegaskan bahwa kehadirannya dalam rakor ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan.
“Kami memandang LED dari BPKP sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program daerah. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi secara konkret, demi memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Yusra.
Ia juga menambahkan bahwa hasil evaluasi BPKP akan menjadi acuan dalam memperkuat kebijakan pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran.
Rakor ini turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, Wakil Gubernur J. Viktor Mailangkay, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, Heru Setiawan.
Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, para kepala daerah kabupaten/kota, serta inspektur daerah se-Sulawesi Utara.
Melalui rakor ini, diharapkan tercipta penguatan koordinasi lintas pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berintegritas di seluruh wilayah Sulawesi Utara. (rdk)