e-berita.com, Bolmong – Keselasaran program strategis menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2027 yang digelar Kamis, (09/04/2026)
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulut dan dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, serta dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling, jajaran Forkopimda dan Bupati/Walikota se-Sulut.
Dalam sambutannya, Mendagri mengajak jajaran kepala daerah se-Provinsi Sulut untuk menangkap program unggulan Pemerintah Pusat. Terlebih, menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Provinsi Sulut merupakan daerah dengan kapasitas fiskal sedang.
“Melihat kondisi keuangan daerah tersebut dari sisi PAD dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) relatif seimbang. Oleh karena itu, daerah perlu mengoptimalkan realisasi program pemerintah pusat karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Mendari
“Baru satu program Bapak Presiden, yaitu program perumahan, itu saja bisa memberikan manfaat banyak kepada para pimpinan, para pengambil kebijakan, baik Pak Gubernur maupun juga para Bupati/Wali Kota,” tambah Tito Karnavia.
Sementara itu, Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling dalam pemaparannya menyampaikan delapan Misi, 17 Program Unggulan dan 45 Kegiatan strategis dari Pemerintah Provinsi Sulut untuk menuju Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
“Melalui forum ini Pemerintah bisa menselaraskan anggaran pembangunan, agar tepat sasaran, inklusif dan partisipatif, dan memperkuat pondasi fan transformasi pembangunan dimasa depan,” ungkap YSK.
Terpisah, Bupati Bolaang Mongondow yang dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Abdullah Mokoginta menegaskan pentingnya integrasi program lintas sektor guna memastikan pembangunan berjalan efektif, terarah, dan tepat sasaran.
“Sinkronisasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi merupakan kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Tanpa keselarasan, program yang direncanakan berpotensi tidak maksimal dalam implementasinya,” ungkap Mokoginta.
Ia juga menekankan bahwa proses perencanaan harus dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi, mulai dari tingkat desa hingga provinsi, agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Perencanaan harus selaras dari bawah hingga ke tingkat provinsi. Dengan begitu, setiap program yang dijalankan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tambahnya.
Musrenbang ini sekaligus menjadi ruang strategis untuk mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang telah dihimpun dari tingkat Desa dan Kecamatan. Aspirasi tersebut kemudian diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan nasional, guna memastikan program yang dihasilkan relevan dan berkelanjutan.
Melalui keikutsertaan aktif dalam forum ini, Pemkab Bolmong berharap dapat memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (rdk)