e-berita.com, Bolsel — Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Deddy Abdul Hamid, menghadiri agenda pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Utara.
Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Universitas Sam Ratulangi, Manado, pada Selasa (07/03/2026).
Acara ini turut dirangkaikan dengan sosialisasi penguatan kesadaran hukum dan pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Sejumlah pejabat penting hadir, di antaranya anggota Komisi III DPR RI, kepala daerah se-Sulawesi Utara, jajaran Forkopimda, akademisi, serta pengurus ABPEDNAS dari berbagai kabupaten/kota.
Dalam keterangannya, Deddy menjelaskan bahwa kegiatan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) oleh Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, sebagai penanda resmi dikukuhkannya pengurus DPD dan DPC ABPEDNAS Provinsi Sulawesi Utara masa bakti 2026–2031.
Ia juga mengungkapkan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Reda Manthovani, yang bertindak sebagai pengawas ABPEDNAS, memberikan arahan strategis terkait optimalisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).
“Melalui ABPEDNAS, program Jaga Desa akan dioptimalkan sebagai sistem monitoring tata kelola keuangan desa. Sistem ini telah terintegrasi dengan Siskeudes milik Kemendagri sehingga memungkinkan pengawasan secara real-time,” ujar Deddy.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aplikasi Jaga Desa tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai kanal konsultasi hukum serta instrumen deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Selain itu, Kejaksaan juga didorong untuk turut mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna memastikan kualitas dan kesesuaian penggunaan anggaran bagi masyarakat.
Deddy menegaskan, kehadiran pemerintah daerah dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dalam meningkatkan kapasitas aparatur serta kelembagaan desa.
“Pemahaman hukum yang kuat bagi pengurus BPD sangat penting untuk meminimalisir risiko penyimpangan. Kami berharap sinergi antara Pemkab Bolsel dan ABPEDNAS dapat menciptakan pembangunan yang bersih dan transparan, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten,” pungkasnya. (rdk)